ASN DKI Jakarta Khawatirkan Netralitas di Pemilu 2024: Permintaan Unik terkait Foto dengan Anies Baswedan

Jakarta, (afederasi.com) - Sebuah permintaan unik muncul dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. ASN tersebut, yang bernama Muji, merasa khawatir dengan sebuah foto yang ia unggah bersama Anies Baswedan di media sosialnya. Ia merasa perlu meminta izin untuk menghapus foto tersebut karena saat ini Anies adalah salah satu Bakal Calon Presiden yang telah menyatakan niatnya.

Dalam sebuah acara Podcast Kopi Sedap Episode ke-15 dengan topik "Menuju Jakarta Global City" yang diselenggarakan oleh BPKD DKI Jakarta pada Kamis (12/10/2023), Muji menyampaikan kekhawatirannya kepada Heru. Ia ingin memastikan bahwa foto tersebut tidak akan menimbulkan masalah, terutama karena ada imbauan agar ASN harus bersikap netral dalam Pilpres 2024.

Muji secara jujur bertanya kepada Heru apakah ia sebaiknya menghapus foto tersebut dari media sosialnya. "Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanti Pak Penjabat Gubernur lihat lho pak Tarmuji kok masih ada foto dengan ini ya. Mohon konfirmasinya," kata Muji seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Heru memberikan tanggapannya dengan bijak, meminta Muji untuk tidak menghapus foto tersebut. Sebaliknya, Heru menyarankan agar Muji menambahkan tanggal di mana foto tersebut diambil. Dengan penambahan tanggal, foto tersebut akan tetap ada tetapi dengan informasi yang jelas.

Heru menjelaskan bahwa menghapus foto tersebut justru dapat menimbulkan opini negatif, mengingat salah satu calon dalam Pilpres adalah Anies Baswedan. Heru ingin menjaga agar tidak ada kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sebelumnya, Heru Budi Hartono telah mengingatkan seluruh ASN untuk tetap netral selama Pemilu 2024. Prinsip netralitas tersebut juga harus diterapkan ketika berinteraksi di media sosial. Ia menegaskan bahwa pergerakan ASN akan dipantau oleh instansi intelijen negara selama masa Pemilu, dan unggahan di media sosial mereka tidak boleh menunjukkan keberpihakan dalam Pemilu. (mg-1/jae)