Antrean SKCK Membeludak, Polres Situbondo Pastikan Ketersediaan Blanko Aman untuk PPPK

Situbondo, (afederasi.com) – Menjelang batas akhir pengurusan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Situbondo melonjak drastis.

SKCK menjadi syarat penting dalam pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), sehingga warga berbondong-bondong mengurus sejak awal pekan ini.

Kasat Intelkam Polres Situbondo, Iptu Danny Prastiyansyah, membenarkan lonjakan pemohon dalam tiga hari terakhir ini dipicu kebutuhan administrasi PPPK.

“Benar, permohonan SKCK meningkat signifikan dalam tiga hari terakhir, bukan hanya di Situbondo, tapi juga terjadi di daerah lain. Semuanya untuk keperluan pendaftaran PPPK paruh waktu,” jelasnya, Selasa (16/9/2025).

Meski demikian, Dany memastikan masyarakat tidak perlu cemas. Polres Situbondo memiliki persediaan blanko SKCK hingga 20 ribu lembar, sementara jumlah usulan PPPK paruh waktu hanya sekitar 5.886 orang.

“Blanko sangat mencukupi. Jadi masyarakat tidak perlu panik atau khawatir kehabisan,” tegasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa semua pengurusan SKCK harus dilakukan di Polres. Menurutnya, blanko telah didistribusikan ke seluruh Polsek jajaran sehingga pengurusan manual bisa langsung dilakukan sesuai domisili KTP masing-masing.

“Yang wajib ke Polres hanya untuk SKCK online pada proses cetak. Sedangkan pengurusan manual bisa langsung di Polsek. Jadi warga di Besuki, Banyuputih, atau daerah lain tidak perlu jauh-jauh ke Polres,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi antrean yang semakin padat, Polres Situbondo juga menyiapkan pelayanan ekstra. Jam operasional loket SKCK akan diperpanjang menyesuaikan jumlah pemohon.

“Batas akhir pengurusan DRH PPPK paruh waktu kan tanggal 22 September 2025. Jadi masih ada waktu. Kami akan menambah jam pelayanan agar seluruh pemohon bisa terlayani,” pungkasnya.(vya/dn)