Aktivis Laporkan Komisioner KPU ke DKPP Terkait Pendaftaran Gibran

Jakarta, (afederasi.com) - Tiga aktivis, Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi, dan Azwar Furgudyama, telah melaporkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam laporannya, mereka menuntut agar DKPP memberhentikan semua komisioner KPU yang dianggap telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilu.

Ketiga aktivis tersebut didampingi oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi 2.0 (TPDI 2.0), Patra M Zen, yang turut menyampaikan pendapatnya.

Patra menjelaskan bahwa pihaknya mempertanyakan integritas KPU yang menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

"Kami menduga seluruh Komisioner KPU periode 2022-2027 tidak adil, tidak akuntabel, tidak berkepastian hukum, tidak tertib, tidak proporsional, dan tidak profesional,” ujar Patra di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Menurut Patra, dasar pelaporan KPU ke DKPP adalah penerimaan pendaftaran Gibran sebelum merevisi Peraturan KPU (PKPU) nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dia menekankan bahwa perubahan tersebut baru terjadi melalui PKPU nomor 23 tahun 2023 pada 3 November 2023. Revisi tersebut merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Patra juga menyoroti bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum mencapai usia 40 tahun. KPU baru merevisi persyaratan tersebut pada 3 November 2023 dengan mengeluarkan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023.

Dengan latar belakang ini, aktivis menilai KPU tidak menjalankan proses dengan adil dan proporsional dalam menerima pendaftaran calon wakil presiden.(mg-3/jae)