Terima Insentif Hanya Setahun Sekali, DPRD Tulungagung : Kesejahteraan Guru Ngaji Kurang Layak

Tulungagung, (afederasi.com) - Kesejahteraan guru ngaji di Kabupaten Tulungagung, menyita perhatian DPRD Tulungagung. Pasalnya, kesejahteraan guru ngaji saat ini dinilai kurang layak, bahkan 60 persen guru ngaji belum menerima insentif dari Pemkab Tulungagung. 

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin mengatakan dari hasil reses yang dilakukan oleh anggota, banyak keluhan guru ngaji di Tulungagung yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Dimana saat ini banyak guru ngaji yang belum menerima insentif dari Pemkab Tulungagung.

"Sebenarnya Pemkab Tulungagung sudah memberikan insentif kepada guru ngaji, meski hanya satu kali dalam satu tahun," jelas Bahrudin, Senin, (21/8/2023).

Baharudin menjelaskan, peran guru ngaji di TPQ atau madrasah sangatlah penting dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak di Tulungagung. Namun, dari insentif yang diterima tidak sebanding dengan peran yang mereka miliki.

"Dari reses yang dilakukan baik wilayah maupun secara keseluruhan ada sekitar 60 persen guru ngaji yang belum tercover insentif dari Pemkab Tulungagung," jelasnya.

Sementara itu, Kabag Kesejahteraan (Kesra) Pemkab Tulungagung, Makrus Manan mengungkapkan bahwa Pemkab Tulungagung telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 1,3 Miliar dari APBD untuk intensif guru ngaji di Tulungagung.

"Dana hibah sebesar Rp 1,3 Miliar kami berikan setiap satu tahun sekali kepada guru ngaji melalui LP Ma'arif," ungkapnya.

Dari jumlah dana hibah yang diberikan, ada sekitar 5.200 guru ngaji di Tulungagung yang mendapatkan insentif. Adapun nominalnya Rp 250 Ribu untuk satu guru ngaji.

"Insentif itu diberikan kepada guru ngaji disetiap desa di Tulungagung melalui LP Ma'arif yang menggandeng madrasah-madrasah," pungkasnya. (riz/dn)