Tahun 2025, Polres Trenggalek Tindak Tegas Tujuh Anggota Pelanggar Disiplin

Trenggalek, (afederasi.com) – Komitmen Polres Trenggalek dalam menegakkan disiplin internal kembali ditegaskan sepanjang tahun 2025. Sedikitnya tujuh personel kepolisian harus menerima sanksi tegas setelah terbukti melakukan berbagai pelanggaran disiplin.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki saat konferensi pers akhir tahun 2025 yang digelar di halaman Mapolres Trenggalek, Senin (29/12/2025). Ia menegaskan, seluruh personel yang terlibat pelanggaran telah diproses sesuai ketentuan dan menjalani sidang disiplin.

“Benar, sepanjang tahun 2025 kami telah menindak tegas tujuh personel Polres Trenggalek yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Seluruhnya telah menjalani proses sidang sesuai aturan yang berlaku,” ujar AKBP Ridwan.

Kapolres merinci, penindakan pertama dilakukan pada Maret 2025 terhadap dua personel. Selanjutnya, pada Juli 2025, dua anggota lainnya kembali diamankan setelah terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine. Kasus serupa juga terjadi pada Agustus 2025, di mana dua personel kembali terjaring dengan hasil tes urine positif.

Sementara itu, pada November 2025, Polres Trenggalek menindak satu personel yang diduga terlibat kasus perselingkuhan. Seluruh pelanggaran tersebut ditangani secara profesional dan transparan sebagai bagian dari upaya pembenahan internal institusi.

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar bervariasi, mulai dari mutasi bersifat demosi, penempatan khusus atau penahanan di sel, hingga pemindahan tugas ke satuan lain. Bahkan, terdapat satu personel yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Untuk PTDH pada tahun 2025 ada satu orang. Putusan tersebut merupakan hasil sidang di Polda Jawa Timur, namun upacara pelaksanaannya dilakukan di Polres Trenggalek,” pungkas AKBP Ridwan.

Melalui langkah tegas ini, Polres Trenggalek menegaskan komitmennya menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(pb/dn)