Respon Tuntutan Massa soal Korupsi dan Agraria, Plt Bupati Tulungagung Janjikan Transparansi

Tulungagung, (afederasi.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja dewan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

​Dalam aksinya, massa menuntut agar KPK tidak berhenti pada penindakan awal. Mereka mendesak penegak hukum mengusut tuntas kasus korupsi di Tulungagung hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

​Penasihat Hukum GEMPAR, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, menegaskan bahwa pihaknya meminta KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

​"Kami memohon sekaligus menuntut KPK agar menuntaskan kasus OTT di Tulungagung sampai ke akar masalah. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban," ujar pria yang akrab disapa Billy tersebut.

​Selain isu korupsi, massa juga menyoroti lambannya penyelesaian konflik agraria. GEMPAR mendesak Pemkab Tulungagung segera mengaktifkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Desa Ngepoh, Desa Nyawangan, Desa Picisan, serta Desa Kalitengah. Mereka menilai, warga yang memperjuangkan hak redistribusi lahan kerap terhambat oleh oknum tertentu.

​Sebagai bentuk ultimatum, GEMPAR memberikan waktu dua bulan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tidak ada langkah nyata.

​"Jika dalam dua bulan tidak ada langkah konkret, kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar," tegas Billy.

​Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat. Ia berkomitmen membangun pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel di masa jabatannya.

​Baharudin juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Baginya, kritik publik adalah bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik.

​"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai, mari kita diskusikan bersama agar setiap keputusan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku," pungkas Baharudin.(riz/dn)