Bakal Tampung 1.000 Siswa, Proyek Sekolah Rakyat di Tulungagung Masuki Tahap Perizinan

Tulungagung, (afederasi.com) — Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tulungagung dipastikan segera berjalan. Seluruh proses perizinan dan administrasi saat ini tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada awal Oktober 2026, sehingga fisik bangunan bisa mulai dikerjakan pada pertengahan bulan yang sama.

​Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, mengungkapkan bahwa koordinasi lintas instansi telah berjalan lancar, termasuk penuntasan administrasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terkait pembangunan jembatan akses.

​"Alhamdulillah, dari BBWS sudah selesai semua. Targetnya awal Oktober seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan sudah tuntas," ujar Reni, Kamis (23/7/2026).

​Selain urusan lahan dan akses, Pemkab Tulungagung juga tengah merampungkan sejumlah perizinan krusial lainnya. Mulai dari rekomendasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

​"Semuanya masih dalam proses. Harapannya selesai pada awal Oktober, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai pada pertengahan Oktober 2026," jelasnya.

​Nantinya, proyek fisik Sekolah Rakyat ini akan langsung dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lokasi pembangunan dipusatkan di kawasan dekat Rusunawa Jepun, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.

​Pada tahap awal pengoperasiannya, Sekolah Rakyat Tulungagung dirancang mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kendati demikian, terdapat penyesuaian kuota pada jenjang SD dari usulan awal tiga rombongan belajar (rombel) menjadi dua rombel.

​"Awalnya SD diusulkan tiga rombel, tetapi akhirnya menjadi dua rombel. Tantangannya memang mencari siswa kelas 1 SD karena mereka masih membutuhkan pendampingan orang tua, sementara konsep Sekolah Rakyat menggunakan sistem asrama," terang Reni.

​Untuk menjaring peserta didik, data calon siswa disiapkan melalui pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) yang langsung diserahkan kepada Kementerian Sosial. Sasaran utama program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.

​Menariknya, program ini tidak hanya berorientasi pada pendidikan anak semata, melainkan juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga. Orang tua siswa nantinya akan mendapatkan pendampingan intensif, mulai dari pelatihan hingga bantuan modal usaha. Bahkan, jika rumah keluarga penerima manfaat masuk kategori tidak layak huni, Kementerian Sosial siap memberikan bantuan bedah rumah.

​"Nanti dampaknya tidak hanya kepada anak, tetapi juga orang tuanya. Ada pendampingan usaha, bantuan modal, bahkan kalau rumahnya tidak layak huni akan dibantu dibangun oleh Kemensos. Tujuannya agar keluarga menjadi lebih berdaya," ungkapnya.

​Menyadari tantangan psikologis anak yang harus tinggal di asrama, pihak Dinas Sosial menyiapkan langkah pendekatan persuasif secara bertahap. Orang tua bahkan diperkenankan mendampingi anak pada hari-hari pertama masa adaptasi.

​"Kami memberikan penjelasan kepada orang tua dan anak. Kalau perlu orang tuanya mendampingi satu hingga dua hari pertama. Pengalaman di daerah lain, setelah bertemu teman-teman, mendapatkan makan, snack, dan mengikuti berbagai kegiatan, anak-anak akhirnya betah tinggal di asrama. Tetap akan kami dampingi," pungkasnya.(riz/dn)