Pengamat Politik Mewanti-Wanti MK: Pertimbangkan dengan Bijaksana Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres 2024

Jakarta, (afederasi.com) - Mahkamah Konstitusi (MK) ditempatkan dalam situasi yang penuh tantangan menjelang Pemilu 2024. Pengamat politik terkemuka, Airlangga Pribadi Kusman, mengingatkan MK untuk menjalankan perannya dengan kebijaksanaan dan hati-hati saat memutuskan gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Gugatan ini memiliki potensi konflik kepentingan dengan politikus muda, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo.

Airlangga Pribadi Kusman menyarankan bahwa MK harus mempertimbangkan peran mereka sebagai penjaga konstitusi. Bagi MK, penting untuk menjaga independensi dan kebebasan dalam pengambilan keputusan, tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik yang mungkin ada.

Menurut pengamat politik ini, jika MK mengambil kebijakan yang memengaruhi dinamika politik, maka mereka dapat menghadapi kritikan serius terkait dengan etika dan imparsialitas. Selain itu, integritas MK juga akan terancam.

Airlangga Pribadi Kusman berpendapat bahwa jika MK mengabulkan gugatan terkait batas usia capres-cawapres, hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa MK adalah instrumen politik kekuasaan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan menjadi pusat perhatian publik, karena gugatan ini seringkali dikaitkan dengan upaya untuk mendukung putranya dalam Pemilu sebagai calon wakil presiden.

Oleh karena itu, Airlangga Pribadi Kusman menyarankan bahwa jika MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait batas usia capres-cawapres, keputusan tersebut harus diberlakukan setelah Pemilu 2024. Dengan demikian, MK dapat menjaga integritasnya dan tidak terperangkap dalam dinamika politik yang berkaitan dengan Pemilu tersebut. (mg-3/jae)