Pemkab Trenggalek Dukung Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah Serentak

Trenggalek, (afederasi.com) - Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara mendukung Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah (Gemapatas) secara serentak di seluruh pelosok tanah air, Jumat (3/2/2023).

Menurut Wabup Syah, pemasangan patok batas bidang tanah ini sangat penting, maka dari itu pihaknya melalui Zoom Meeting dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, sangat setuju program tersebut.

"Sebagaimana kita ketahui, karena banyak perselisihan terjadi karena permasalahan batas tanah. Sehingga saudara tidak akur dengan sesama saudaranya. Kemudian dengan tetangganya karena batas tanah. Dengan adanya gerakan ini saya harapkan perselisihan batas tanah tidak terjadi lagi karena sudah kepastian hukum kepemilikan tanah dengan PTSL," ucap Wakil Bupati Trenggalek di Balai Desa Sukasari, Kecamatan Trenggalek.

Sesuai tema gerakan ini lanjut Wabup Syah, ' Anti Cekcok Anti Caplok' diharapkan juga pemasangan patok batas bidang tanah secara serentak bisa meminimalisir kasus caplok mencapok kepemilikan tanah yang berujung pada perselisihan antar pihak. 

" Di Trenggalek sendiri pemasangan patok batas bidang tanah sebanyak 5.000 dan dipasang serentak di dua yakni Desa Sukosari dan Parakan, Kabupaten Trenggalek, guna menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023," terangnya.

Dijelaskan Wabup Syah, Menteri ART BPN menyapaikan, pemasangan patok batas bidang tanah ini salah satu upaya Kementerian ART BPN dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

Ada sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah yang dipasang secara serentak di seluruh pelosok tanah air, salah satunya di Trenggalek. 

Menteri ART BPN juga menyinggung mengenai mafia tanah yang merugikan pemilik tanah. Saat ini mafia tanah sedang tiarap dan semoga tiarap terus, karena perbuatan mereka sangat meresahkan.

" Presiden RI juga mengintruksikan, untuk dilakukan percepatan program PTSL guna memberikan kepastian hukum atas hak bidang tanah kepada masyarakat," pungkasnya.(pb/dn)