Menteri Koordinator Mahfud MD Tanggapi Kasus Mentan Syahrul: Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum

Jakarta, (afederasi.com) - Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Sahroni, mengaku kaget mendengar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun belum mengumumkannya secara resmi. Kaget dengan pernyataan tersebut, Sahroni mempertanyakan sikap Mahfud yang seolah-olah menjadi juru bicara KPK.

"Kaget kalau Pak Mahfud mengomentari hal demikian, bahwa sudah tersangka. Sejak kapan Pak Menko jadi jubirnya KPK? Agak kaget sih," ujar Sahroni di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023), seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com.

Adapun, Menko Polhukam Mahfud MD sempat membenarkan status tersangka yang disematkan kepada Syahrul. Hal tersebut dapat dipastikannya karena mendapatkan informasi.

"Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya. Malah sejak kalau eksposnya itu sudah lama tahu tersangkanya, tetapi resminya tersangkanya itu sudah dikeluarkanlah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Sempat disebut hilang kontak, Syahrul kini sudah berada di Indonesia. Namanya santer dibicarakan setelah disebut-sebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Menanggapi hal ini, Mahfud MD turut angkat bicara, "Sangat penting bagi negara untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Ini adalah wewenang KPK untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Ia tiba di Indonesia pada Rabu (4/10/2023) setelah sebelumnya menjalani kunjungan kerja ke Eropa.

Adapun menurut informasi yang diterima Suara.com, Syahrul akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis (5/10/2023) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kabar yang beredar, Syahrul akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai mentan di hari yang sama. Menanggapi isu ini, Mahfud MD menegaskan, "Keputusan personal adalah hak setiap individu. Namun, kami berharap proses hukum terus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku." (mg-3/mhd