Komisi B Inisiasi Ranperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Tulungagung, (afederasi.com) - Komisi B DPRD Tulungagung inisiasi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Dimana, ranperda tersebut saat ini tengah dibahas oleh panitia khusus (pansus). 

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Susilowati mengatakan ranperda penyelenggaraan ketahanan keluarga saat ini progresnya sampai tahap harmonisasi dan sinkronisasi.

Di dalam Ranperda ini nantinya bakal ada klausul yang membahas tentang sanksi pidana di dalam pembangunan ketahanan keluarga.

"Ranperda ini cukup lengkap, di dalam audiensi kemarin ada penambahan klausul yang mengatur sanksi pidana," jelasnya.

Susilowati melanjutkan, selain pembahasan sanksi pidana, di dalam ranperda tersebut juga ditambah materi yang mengatur tentang bapak asuh yang bisa diambil dari instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Perseorangan.

Kemudian maksud dan tujuan dari ranperda ini yakni menyelenggarakan dan membangun keluarga yang memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi.

"Agar didalam keluarga tercipta kesejahteraan keluarga yang tangguh dan harmonis," ujarnya.

Menurut Susilowati, salah satu syarat agar tercipta ketahanan keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada pihak yang berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Seperti pemenuhan kebutuhan dasar terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan perumahan," tandasnya. (er/dn)