Kejaksaan Selidiki Penyewaan Aset Pemkab Jember, Berikut Perkembanganya

Jember, (afederasi.com) - Kejaksaan  Negeri (Kejari) Kabupaten Jember sedang menyelidiki dugaan penyewaan aset Pemkab (pemerintah kabupaten) yang diduga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

"Kami sudah memintai keterangan beberapa saksi atas laporan penyewaan aset Pemkab yang masuk,"tegas Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari, Isa Ulinnuha, Senin (8/5/2023).

Disinggung siapa saja orang dimintai keterangan?. Isa Ulinnuha tidak menjelaskan  secara detil. Akan tetapi Isa tidak menampik jika informasi yang dihimpun afederasi.com jika yang sudah dimintai keterangan adalah F bendahara  penerimaan BPKAD, RR  Plt Kabid Aset BPKAD, dan AH Kasi Aset mantan Plt Kabid Aset.

"Semua masih sebatas permintaan keterangan dulu,"jelasnya singkat.

Aset Pemkab yang sedang ditangani Kejari di dua lokasi yang berbeda,  pertama di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang dan Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates.

Dalam permintaan keterangan awal oleh Kejari, belum diketahui secara detil, berapa luas aset Pemkab yang disewakan, berapa tahun kontrak sewa aset, berapa harga sewa pertahunya dan apakah dana sewa aset itu masuk ke kas daerah (Kasda) atau tidak?. Ada cacatan kuitansi sebesar Rp 200.000.000 untuk penyewaan aset Tahun 2021. Kuitansi itu diterima dari BW tertanggal 2 Maret 2021.

Selain itu apakah sewa aset milik Pemkab itu sudah sesuai atau bertentangan dengan UURI I /2004 Tentang Pembendaharaan Negara, UURI 17/2003 Tantang Keuangan Negara,  Peraturan Pemerintah 27/2014 tentang  pengelolaan barang milik negara dan daerah.

Sementara itu, Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Ariyatiningsih dikonfirmasi persoalan penyewaan aset yang sedang diselidiki Kejari masih akan berkoordinasi dengan bagian aset.

"Saya tanyakan dulu ke teman-teman aset,"ujarnya dikonfirmasi afederasi.com, Senin (8/5/2023). (gung)