Kebutuhan Beras 9 Ton Dalam Sebulan, Pemkab Kediri Pastikan Stok Aman

Kediri, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) memastikan kebutuhan stok beras masih aman hingga puasa tahun ini. Berdasarkan data yang dimiliki kebutuhan beras tiap bulannya di Kabupaten Kediri pada kisaran 9.000 ton.

Kepala DKPP, Tutik Purwaningsih mengatakan guna mengendalikan harga beras, kegiatan operasi pasar bakal digelar sampai dengan akhir Februari 2023 mendatang. Sebelumnya mulai awal Februari 2023 lalu, Pemkab Kediri telah melakukan operasi pasar dengan menyasar desa-desa dan pasar tradisional. Operasi ini dilakukan di 28 desa dan tiga pasar meliputi Pasar Pamenang Pare, Pasar Nggringging, serta Pasar Ngadiluwih. 

"Kami menggelontorkan 1,5 ton tiap desa serta 8 ton per hari untuk pasar kabupaten," terangnya baru-baru ini. 

Dikatakan Tutik, guna memantau perkembangan kondisi harga pasca adanya operasi pasar itu, pihaknya terus melakukan adanya evaluasi mingguan. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui progres intervensi terhadap harga beras yang dilakukan. 

Pihaknya menambahkan, untuk stok harga beras hingga jelang Ramadhan di Kabupaten Kediri dipastikan aman. Hingga saat ini DKPP telah menyediakan 14.000 ton beras medium selama dua bulan mendatang.

"Stok aman. Kita juga bekerjasama dengan Bulog untuk ketersediaan beras," katanya. 

Dengan adanya operasi pasar yang dilakukan ini, Tutik menyebutkan telah terjadi penurunan harga beras. Untuk beras medium harga di pasar mencapai angka Rp11.000 yang mulanya mencapai Rp12.000 per kilogram. 

Selain beras disediakan pula minyak goreng maupun gula. Diharapkan dengan kegiatan operasi pasar tersebut dapat berdampak positif dalam menekan kenaikan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Selain DKPP, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri juga menggelar pasar murah yang menyediakan bahan pokok dan pakaian dengan harga murah di 3 titik. Selain menekan harga beras, pasar murah yang bekerjasama dengan TP PKK tersebut juga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. 

"Bagi masyarakat dengan kategori sangat tidak mampu atau miskin ekstrem, Pemkab akan memberikan bingkisan berupa sembako," kata Kepala BPSDA, Dyah Saktiana.(sya/dn)