Ganjar-Mahfud Bakal Bangun Kepercayaan Publik Melalui Perbaikan Hukum

Jakarta, (afederasi.com) - Calon Presiden Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diyakini dapat menjadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Ganjar dikenal memiliki komitmen yang kuat terhadap perbaikan penegakan hukum di Indonesia.

"Ganjar punya komitmen politik dalam bidang hukum. Saya pikir, Ganjar akan memberi tugas-tugas itu kepada Mahfud MD," kata Emrus Sihombing seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, (20/11/2023). 

Kepercayaan terhadap Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang mampu memulihkan lembaga peradilan didasarkan pada rekam jejak Mahfud MD. Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008–2013.

"Saya percaya Ganjar Pranowo bakal sepenuhnya mengandalkan Mahfud untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan," tegas Emrus Sihombing

Dalam menghadapi anggapan umum bahwa wakil presiden hanya sebagai "ban serep," Emrus Sihombing meyakinkan bahwa Ganjar Pranowo tidak akan menerapkan prinsip yang sama pada Mahfud MD.

Ia menggambarkan Ganjar sebagai sosok yang bekerja dalam tim dan bukan politikus 'one man show'. "Dia (Ganjar) orang yang bekerja dalam tim. Dia sudah lakukan itu ketika di DPR dan jadi gubernur," ungkapnya.

Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan gambaran tentang peran besar Mahfud MD di pemerintahan.

Saat mendeklarasikan pasangan Ganjar-Mahfud, Megawati menekankan kepada Mahfud untuk membenahi bidang hukum jika terpilih dalam Pilpres 2024.

Dengan hal ini, Mahfud MD diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

Mahfud MD sendiri secara rutin menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan bahwa setengah dari persoalan bangsa dapat terselesaikan jika hukum ditegakkan dengan benar dan tanpa manipulasi.

Pada sebuah momen sosialisasi di Madura, Sabtu (18/11/2023), Mahfud MD menyatakan, "Kalau saudara ingin menyelamatkan bangsa, hukum harus ditegakkan dengan benar. 50 persen persoalan bangsa selesai. Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum."(mg-3/mhd)