Eks Bupati Tulungagung Diduga 'Titip' Vendor di RSUD dr Iskak, Direktur Rumah Sakit Pilih Bungkam

Tulungagung, (afederasi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Mantan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Selain perkara pemerasan terhadap pejabat OPD, lembaga antirasuah kini membidik dugaan praktik pengaturan proyek di lingkungan RSUD dr Iskak Tulungagung.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD dr Iskak, dr Zuhrotul Aini, memilih untuk tidak banyak bersuara. Saat ditemui usai rapat staf di Kantor Prajamukti Pemkab Tulungagung pada Selasa (14/4/2026), ia tampak sangat berhati-hati dalam menanggapi pertanyaan awak media terkait materi penyidikan. Serta meminta kepada awak media untuk tidak memfoto dirinya. 

"Itu materi penyidikan ya, jadi saya tidak mau komentar lah," ujar dr Zuhrotul Aini singkat.

Meski enggan berkomentar mengenai detail perkara, Aini mengakui bahwa dirinya sempat dimintai keterangan oleh penyidik di Mapolres Tulungagung pada Jumat (10/4/2026) malam, dan pulang pada Sabtu (11/4/2026) pagi. Pemeriksaan tersebut dilakukan tak lama setelah kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menghebohkan publik Tulungagung itu mencuat.

"Tidak bisa berkomentar banyak karena sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan KPK," imbuhnya. 

Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik mengendus adanya peran sentral Gatut Sunu dalam menentukan pemenang vendor pengadaan alkes melalui modus "penitipan" perusahaan. Tak berhenti di urusan medis, intervensi tersebut diduga merambah hingga jasa cleaning service dan tenaga keamanan.

"Tentunya, temuan-temuan awal tersebut akan didalami dalam tahap penyidikan ini," kata Budi Prasetyo melalui pesan singkat.

Di tengah pusaran kasus hukum yang melibatkan mantan orang nomor satu di Tulungagung tersebut, dr Aini menyatakan bahwa saat ini pihak manajemen RSUD dr Iskak lebih memilih fokus pada stabilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan instruksi dari kepemimpinan daerah yang baru guna memastikan birokrasi tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang bergulir.

Ia menyebutkan bahwa pihak rumah sakit kini tengah menjalankan arahan dari Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, serta mengikuti pedoman dari Dirjen Otonomi Daerah. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan tidak terganggu oleh dinamika politik dan hukum yang ada.

"Karena pemerintahan sudah beralih, kami patuh pada kepemimpinan yang baru dan tetap melaksanakan pelayanan dengan baik," pungkasnya menutup pembicaraan.(riz/dn)