Cak Imin Janji Dana Desa Naik Jadi Rp5 Miliar, Anies Baswedan Singgung Anggaran

Jakarta, (afederasi.com) - Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, telah memberikan janji politik yang menarik dalam kampanye Pilpres 2024. Ia berkomitmen untuk meningkatkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar per desa jika terpilih menjadi wakil presiden. Janji ini telah mencuri perhatian publik dan menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai kalangan.

Terkait janji tersebut, pasangan Cak Imin, Anies Baswedan, telah memberikan klarifikasi. Anies mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut akan melalui tahap perencanaan ulang.

"Kebijakan-kebijakan saat ini sedang dalam proses penyelarasan," kata Anies saat berbicara di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Senin (11/9/2023) lalu. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk merancang kebijakan dengan matang.

Anies Baswedan juga menekankan bahwa ia dan Cak Imin memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan. Mereka berdua berharap agar anggaran besar dari APBN dirasakan oleh lebih banyak elemen masyarakat Indonesia. Anies juga menyentuh program yang telah dirancang oleh PKB sebelumnya mengenai peningkatan dana desa. "Rencananya sangat baik dari PKB, karena kami ingin desa berkembang, kami tidak ingin desa kami tertinggal, karena kami menginginkan kesetaraan peluang," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan calon wakil presiden (cawapres) dari PKB, yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dalam pertemuan tersebut, Anies mengungkapkan bahwa saat ini mereka sedang menyelaraskan visi dan misi mereka.

"Penyusunan kebijakan ini kami lakukan untuk menyelaraskan rencana masing-masing agar sejalan," ungkapnya.

Anies Baswedan mengakui bahwa antara dirinya dan Cak Imin memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk memastikan tidak ada desa yang tertinggal. Mereka berdua berkomitmen untuk memastikan kesetaraan dan kesempatan di seluruh Indonesia. Prinsip utamanya adalah bahwa anggaran dari APBN harus dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, dan yang perlu dibahas bersama adalah pengaturannya. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat desa di seluruh negeri.(mg-2/jae)