Bupati Kediri Tegaskan Tak Ada "Setoran" Apapun di Lingkup Pemda

Kediri, (afederasi.com) - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan kepada jajaran di lingkup pemerintahan daerah (pemda) setempat dalam pelaksanaan APBD supaya dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pihaknya akan menindak tegas siapapun yang berani memainkan anggaran bahkan uang setoran. 

Mas Dhito menuturkan perencanaan merupakan salah satu kunci ketertiban dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, ia meminta proses perencanaan harus dilakukan secara matang.

"Proses perencanaan yang ugal-ugalan, mohon maaf bukan disini tempatnya, bukan di Kabupaten Kediri, silahkan cari tempat yang lain," tegas Mas Dhito, saat memberi sambutan pada acara pengarahan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur atas kegiatan Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022 di Pendopo Panjalu Jayati, Rabu (15/2/2023).

Disisi lain, Mas Dhito menyayangkan ketika ada SKPD yang berlomba-lomba terlihat bagus dalam penyerapan anggaran, namun program kegiatan yang dilakukan tidak memiliki multiplier effect kepada masyarakat. 

"Saya paling tidak mau, selama saya dua tahun pada 26 Februari besuk tepat, diamanati menjadi bupati Kediri, saya tidak pernah meminta apa-apa kepada bapak ibu semua. Mas Hari mana?, kepala bagian pengadaan barang dan jasa, pernah mas saya mengkondisikan proyek dan lain sebagainya, minta setoran sama jenengan semua juga nggak pernah, saya hanya minta jenengan kerja, kasih kualitas yang paling bagus," tambah Mas Dhito.

Terpisah, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Karyadi mengapresiasi komitmen Bupati Kediri dan keberaniannya berbicara terkait uang setoran di depan publik. 

"Komitmen beliau saya sangat apresiasi, bahkan sampai nenangin siapa pejabat pengadaan, pernah nggak saya memanggil, pernah nggak saya minta setoran, salut banget," kata Karyadi. 

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kegiatan pemeriksaan LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2022 akan dilakukan tim BPK Perwakilan Jawa Timur selama 17 hari ke depan. Pihaknya berpesan dalam pemeriksaan itu, setiap SKPD supaya memberikan data yang valid. 

Menurutnya, selama ini pihaknya belum pernah melihat kepala daerah berani melontarkan pertanyaan seperti yang dilakukan Mas Dhito tersebut di hadapan publik. Apalagi disampaikan pada acara yang disorot kamera. "Itu luar biasa," ucap Karyadi. (sya/dn)