Bupati Gatut Sunu Targetkan Seluruh Dapur SPPG Tulungagung Kantongi Sertifikat Higiene Oktober 2025

Tulungagung, (afederasi.com) – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya harus segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat Oktober 2025. Saat ini, tercatat ada 29 dapur SPPG yang beroperasi, namun belum satu pun yang memiliki sertifikat tersebut.

“Targetnya Oktober semua SPPG sudah bersertifikat. Saat ini proses sedang berjalan,” tegas Bupati Gatut Sunu ketika melakukan inspeksi mendadak di dapur SPPG Yayasan Sugih Selamet Indonesia, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Senin (29/9/2025).

Ia menambahkan, percepatan sertifikasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Deputi Kerjasama dan Promosi Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo, yang sehari sebelumnya melakukan kunjungan ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Selain soal sertifikasi, Bupati Gatut Sunu juga menekankan pentingnya penambahan jumlah SPPG di Tulungagung. Dari kebutuhan ideal sebanyak 80 dapur untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat ini baru tersedia 29. “Kita targetkan 80 dapur sudah terpenuhi pada akhir 2025, itu jumlah yang ideal untuk menjangkau seluruh penerima manfaat,” jelasnya.

Dalam sidak di dapur yang dikenal dengan sebutan Dapur Aquatic itu, Bupati sempat meninjau langsung proses memasak dan pengemasan makanan. Bahkan ia mencicipi menu begedel tahu goreng dan ayam goreng yang disiapkan untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah sekitar. “Rasanya enak, sangat layak menjadi bagian dari program makan bergizi,” ungkapnya.

Bupati juga menilai Dapur Aquatic telah memenuhi standar mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan. “Kalau semua dapur bisa seperti ini, saya yakin keluhan yang sering muncul di daerah lain tidak akan terjadi di Tulungagung,” tandasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar setiap dapur SPPG bekerja profesional sesuai standar yang ditetapkan BGN. “Prinsipnya, bukan sekadar cari untung, tapi benar-benar memberikan pelayanan sesuai aturan,” tegasnya.

Terkait program MBG di sekolah, Gatut Sunu menyebut sejauh ini tidak ada laporan penolakan. “Tidak ada sekolah yang menolak. Semua berjalan baik, dan saya yakin penerima manfaat mendapatkan haknya,” ujarnya.(dn)