Budiman Sudjatmiko Ungkap Alasan Angkat Tangan Saat Prabowo Membahas Pelanggaran HAM dalam Debat Capres

Jakarta, (afederasi.com) - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memberikan penjelasan mengenai tindakan kontroversialnya saat capres Prabowo menghadapi pertanyaan dari Ganjar tentang pelanggaran HAM masa lalu dalam debat Pilpres 2024 pada Selasa (12/12/2023) malam.

Budiman Sudjatmiko memaparkan alasan-alasannya yang melibatkan perubahan fokus aktivis 98, dengan menyebut bahwa 25 tahun yang lalu mereka menggunakan otot untuk melawan, sementara kini mereka bersatu dan berkawan untuk memajukan Indonesia menuju persatuan, keadilan, dan kemajuan.

"25 tahun lalu otot kami (aktivis 98), kami pakai untuk melawan, hari ini untuk bersatu, untuk berkawan," ujar Budiman Sudjatmiko usai peluncuran rekomendasi kebijakan untuk Prabowo-Gibran di Jakarta.

Budiman Sudjatmiko menegaskan keyakinannya bahwa setiap 25 tahun, prioritas sebuah bangsa akan berubah, dan saat ini, fokus utama adalah persatuan demi keadilan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam pandangannya, para aktivis 98 yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 harus memberikan kontribusi nyata dan tidak hanya menjadi simbol dalam momen-momen tertentu.

"Sekarang kami (aktivis 98) siap bersatu untuk kemajuan dan keadilan Indonesia, karena tantangan kita sudah berbeda," ucap Budiman sebagaimana dikutip Antara dan dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Budiman Sudjatmiko mengingatkan bahwa partisipasi para aktivis 98 yang bergabung dengan Prabowo tidak boleh sekadar menjadi perhiasan yang muncul dalam kesempatan tertentu. Menurutnya, mereka harus berperan aktif dalam membersihkan ruang politik dari berbagai ketidakberesan.

"Saya tidak mau teman-teman aktivis yang hari ini gabung dengan Prabowo, tidak jadi lukisan yang dipajang lima tahun sekali tapi tidak punya fungsi bersihkan ruang kotor," tegas Budiman.

Sebelumnya, dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12), Ganjar menyinggung empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2009 terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Salah satu pertanyaan Ganjar adalah apakah Prabowo akan menyelesaikan rekomendasi tersebut, termasuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya dan membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi, masalah hak-hakan (isu dugaan pelanggaran HAM) jangan dipolitisasi," jawab Prabowo dalam debat perdana.

Prabowo Subianto, pasangan capres Prabowo-Gibran, menegaskan komitmennya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dalam debat pertama, Prabowo menyatakan bahwa jika keputusan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc diperlukan, ia akan melaksanakan rekomendasi tersebut.

Debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12), menyentuh tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.(mg-3/jae)