KPU Belum Tarik Kesimpulan Terkait Dugaan Kebocoran Data Pemilu 2024

Jakarta, (afederasi.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih ragu-ragu dalam menarik kesimpulan terkait dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan mitigasi, sementara Mabes Polri masih giat melakukan investigasi.

"Boleh ditanya ke Mabes (Polri), memang belum bisa dikatakan itu data KPU atau tidak karena masih diinvestigasi," ujar Betty kepada wartawan seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, pada Rabu (13/12/2023) kemarin. 

Meskipun belum dapat menyimpulkan, Betty menekankan keseriusan pihaknya dalam menjaga dan menanggapi isu peretasan data yang melibatkan masyarakat seluruh Indonesia.

KPU tidak hanya fokus pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), tetapi juga berkomitmen menjaga semua aplikasi kepemiluan.

"Yang pasti, kami sudah lebih aware, lebih kuat karena semua lembaga dalam hal ini turut membantu KPU," tambahnya.

Dalam kisaran peristiwa ini, akun dengan username @p4c3n0g3 mengungkap adanya ancaman serius. Seorang pelaku dengan nama Jimbo diketahui menjual data-data yang berhasil diretas dari KPU. Jimbo membagikan 500 data contoh ke situs BreachForums, tempat yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.

Forum tersebut memuat 252 juta data yang berhasil diakses oleh Jimbo, meskipun terdapat beberapa duplikasi. Setelah penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Data yang diperoleh Jimbo melibatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Parpor, dan informasi pribadi lainnya. Harga jual data tersebut mencapai 74.000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar.

Betty, sebagai perwakilan KPU, menanggapi temuan ini dengan mengatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.

"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," ungkap Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

BSSN telah melaporkan hasil investigasi dan forensik digital mengenai dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024 kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU pada Sabtu (2/12/2023).

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menyampaikan laporan tersebut merupakan hasil analisis dan forensik digital yang berasal dari aplikasi dan server, bertujuan untuk mengetahui root cause dari kebocoran data yang terjadi.

"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing," beber Ariandi.

BSSN juga berkomitmen untuk melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Dittipidsiber Polri dalam upaya pengamanan siber Pemilu 2024. Meski demikian, hingga saat ini, KPU belum mengungkapkan hasil investigasi dan forensik yang telah disampaikan oleh BSSN.(mg-3/jae)