Tantangan Debat Capres Di Kampus UI: Anies-Ganjar Siap, Prabowo Masih Dikonfirmasi

Depok, (afederasi.com) - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tengah menantikan kesiapan para bakal calon presiden untuk menghadiri debat yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2023. Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan maksimal untuk acara tersebut, yang akan digelar di Balairung UI.

Debat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menggali gagasan dari para bakal calon presiden yang telah dideklarasikan oleh masing-masing koalisi partai politik. Bakal calon presiden yang telah menyatakan kesiapannya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Melki Huang menjelaskan, "Kemarin, tim Anies Baswedan telah menyatakan siap hadir pada 14 September. Tim Ganjar Pranowo telah berkunjung ke UI untuk mendiskusikan teknis acara dan kedatangan Pak Ganjar. Sedangkan kami masih menunggu konfirmasi lanjutan dari Pak Prabowo dan tim."

BEM UI berharap bahwa ketiga bakal calon presiden tersebut akan hadir dalam acara yang diprediksi akan dihadiri oleh sekitar 5 ribu anak muda dari seluruh Indonesia. Melki menambahkan, "Acara ini akan dihadiri oleh ribuan anak muda yang butuh paparan ide-ide segar kebangsaan dari Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo."

Dia juga menekankan keterbukaan BEM UI untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai berbagai aspek terkait acara tersebut dan menantikan pertarungan gagasan politik yang mampu membimbing bangsa menuju masa depan yang cerah.

Sebelumnya, BEM UI telah menantang para bakal calon presiden 2024 untuk menggelar kampanye di kampus UI. Tindakan ini sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan, asalkan tanpa membawa atribut kampanye.

Melki Huang menyatakan, "Silakan datang ke UI jika berani! Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk mengulas semua isi pikiran kalian." Dia menegaskan bahwa Putusan MK tidak secara eksplisit memperbolehkan kampanye di kampus, hanya menyebutkan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang calon presiden tanpa membawa atribut dan alat peraga kampanye.

Menurut Melki, sosialisasi yang dilakukan oleh bakal calon presiden belakangan ini terkesan membosankan dan minim substansi. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa putusan MK dapat dimanfaatkan oleh akademisi di kampus untuk menguji gagasan dari para calon presiden dan mengembalikan citra kampus sebagai lembaga yang kritis.

"Sudah saatnya setiap kampus kembali ke marwahnya sebagai tempat pencarian kebenaran guna sebesar-besarnya kemaslahatan bangsa. Tiap calon pemimpin harus diuji kapasitas dan substansinya di dalam kampus secara serius daripada sekadar jualan pencitraan dan kampanye tak bermutu," tegas Melki.(mg-2/jae)