Rapelan Menu SPPG Blawi Lamongan Diduga Tak Sesuai dan Terlambat, Satgas Akan Evaluasi

Lamongan, (afederasi.com) – Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) gagasan Presiden Prabowo Subianto di wilayah Kecamatan Karangbinangun, Lamongan, menuai sorotan tajam. Muncul dugaan pengurangan item menu dalam jatah "rapelan" tiga hari yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Blawi, Kamis (26/02/2026).

Menu "Rapelan" yang Mengkhawatirkan

Berdasarkan pantauan di lapangan, paket makanan yang seharusnya mencukupi kebutuhan gizi siswa untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dinilai tidak proporsional. Paket tersebut berisi burger, bubur kacang hijau, chicken katsu, dua butir telur rebus, roti kering, kurma, jeruk, dan susu.

Kombinasi ini memicu kekhawatiran dari sisi kelayakan konsumsi. Jika makanan basah dihabiskan pada hari Kamis, maka untuk hari Sabtu siswa praktis hanya menyisakan susu dan buah jeruk.

"Kalau dikasih burger, bubur kacang hijau, sama chicken katsu sekarang, ya tidak mungkin dimakan besok atau Jumat, pasti sudah basi. Telur rebus juga rawan bakteri kalau disimpan kelamaan," ujar salah satu siswa saat ditemui di lokasi sekolah.

Tak hanya soal kualitas, manajemen distribusi SPPG Blawi juga dikeluhkan. Di SDN Watangpanjang, SDN Sambopinggir, dan SDN Banyuurip, makanan baru tiba saat jam pulang sekolah, memaksa siswa dan wali murid menunggu lama.

"Anak-anak sudah waktunya pulang tapi harus menunggu karena makanannya belum datang. Padahal ini program pusat yang anggarannya besar, tapi pengelolaannya di tingkat bawah kok seperti ini," keluh salah satu wali murid di SDN Watangpanjang yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Blawi maupun Asisten Lapangan (Aslap) belum memberikan respons resmi meski pesan konfirmasi telah dikirimkan via WhatsApp.

Menanggapi gejolak tersebut, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lamongan langsung melakukan langkah cepat dengan mengumpulkan seluruh kepala SPPG untuk sinkronisasi layanan.

Ketua Satgas MBG Lamongan, Nalikan, mengakui adanya kendala operasional pada masa awal pelaksanaan program di bulan suci Ramadan ini. Ia menyebut dua hari pertama merupakan masa uji coba untuk penyesuaian menu dan proses penyajian.

"Kami terus melakukan evaluasi agar ke depan seluruh layanan MBG, baik kualitas gizi maupun keamanannya, berjalan sesuai standar SOP," ujar Nalikan, Kamis (26/02/2026).

Nalikan juga meluruskan persepsi masyarakat mengenai besaran porsi yang kerap dianggap tidak seragam. Ia menegaskan bahwa program ini menggunakan sistem anggaran at-cost (sesuai biaya riil), bukan berdasarkan pagu maksimal.

"Banyak yang belum mempersepsikan ini dengan jelas. MBG itu at-cost. Jika pagunya Rp 10.000 tetapi nilai makanan yang dibuat setelah dihitung hanya Rp 9.000, maka yang dibayar pemerintah hanya Rp 9.000. Begitu juga jika hanya Rp 7.000, maka klaimnya sebesar itu," jelasnya.

Meskipun nominal belanja bervariasi mengikuti harga pasar, Satgas menjamin standar nilai gizi tidak boleh dikurangi. SPPG diwajibkan melakukan survei harga pasar setiap minggu dengan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Disperindag.

"Adik-adik di SPPG menentukan gizi, porsi, dan perencanaan menu untuk 14-15 hari ke depan. Mitra yang berbelanja tidak boleh melebihi pedoman HET yang ada. Kami perketat pengawasannya," tambah Nalikan.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Satgas akan membentuk koordinator tingkat kecamatan untuk mempercepat respons aduan warga.

Nalikan menegaskan pihaknya tidak segan melakukan evaluasi berkelanjutan jika ditemukan penyimpangan di lapangan demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di Lamongan tetap terjaga. (yan)