Plt Bupati Ahmad Baharudin Gerak Cepat Pulihkan Pemerintahan Tulungagung, Pasca OTT KPK

Tulungagung, (afederasi.com) - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, bergerak cepat memastikan stabilitas birokrasi pasca dinamika hukum yang menjerat Gatut Sunu Wibowo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia menegaskan bahwa seluruh aspek pemerintahan di lingkup Pemkab Tulungagung tetap beroperasi sebagaimana mestinya.

Ahmad Baharudin yang baru saja ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Plt meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kondusivitas wilayah. Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut tidak boleh menghambat pelayanan terhadap warga.

"Kami tekankan kepada masyarakat Tulungagung agar tetap tenang. Mari kita hormati proses hukum yang berjalan, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa," ujar Ahmad Baharudin saat memberikan keterangan pada Senin (13/4/2026).

Terkait pelaksanaan program kerja, Baharudin menjamin tidak akan ada proyek yang mangkrak. Semua agenda pembangunan yang telah disahkan dalam APBD akan tetap dilanjutkan sesuai rencana awal. Hal ini dikarenakan kapasitasnya sebagai Plt fokus pada keberlanjutan program strategis yang telah ada.

"Proyek yang sudah dilelang maupun yang belum tetap akan dilanjutkan. Semua sudah menjadi prioritas pemerintah daerah," jelasnya dengan tegas.

Meski demikian, ia mengakui perlu melakukan pendalaman terhadap beberapa detail perencanaan anggaran yang disusun sebelum masa jabatannya. Langkah ini diambil agar setiap kebijakan tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Saya akan pelajari dulu teknisnya, yang penting program tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," tambah Baharudin.

Menyadari guncangan psikologis di lingkungan birokrasi, Baharudin kini fokus menjaga semangat dan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna menjaga loyalitas jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya harus memberi semangat kepada ASN agar tetap bekerja optimal di tengah situasi ini," ungkapnya.

Sebagai langkah konkret konsolidasi internal, Plt Bupati berencana memanggil sejumlah pejabat yang sempat dimintai keterangan oleh KPK. Langkah "satukan barisan" ini diambil untuk menyamakan persepsi dan memastikan efektivitas pemerintahan. Selain itu, ia juga akan menggali informasi langsung dari ASN yang diduga terdampak masalah hukum tersebut.

"Saya akan panggil semuanya untuk menyatukan barisan dan pendapat agar pemerintahan tetap berjalan efektif," pungkasnya.(riz/dn)