Gatut Sunu Terjaring OTT KPK, Gerindra Tak Berikan Bantuan Hukum Ini Alasannya

Tulungagung, (afederasi.com) – Status keanggotaan mantan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, di Partai Gerindra kini menjadi sorotan tajam paska terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPC Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, memberikan klarifikasi tegas mengenai posisi Gatut di internal partai.

Baharudin menjelaskan bahwa meski Gatut Sunu telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA), yang bersangkutan belum bisa dikategorikan sebagai kader resmi. Menurutnya, terdapat mekanisme internal yang belum dilalui oleh mantan bupati tersebut untuk mencapai tingkatan kader murni.

"Untuk menjadi kader harus melalui proses panjang seperti bimtek. Status yang bersangkutan saat ini masih sebatas anggota biasa," ujar Ahmad Baharudin di Tulungagung, Senin (13/4/2026).

Terkait proses hukum yang tengah menjerat Gatut, Partai Gerindra mengambil sikap untuk tidak mengintervensi maupun memberikan pendampingan hukum. Baharudin menegaskan bahwa segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh Gatut Sunu merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan di hadapan penyidik KPK.

"Partai Gerindra tidak memberikan bantuan hukum. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi," tegasnya. 

Baharudin tak menampik bahwa insiden OTT yang berulang kali terjadi di Kabupaten Tulungagung merupakan pukulan telak bagi citra pemerintah daerah. Ia mengkhawatirkan dampak psikologis yang muncul bagi para ASN dan pelaksana program pembangunan di lapangan yang bisa berujung pada menurunnya keberanian dalam berinovasi.

"Ini tentu menjadi pukulan, apalagi Tulungagung sudah beberapa kali mengalami OTT. Dampaknya bisa membuat pelaksana program menjadi takut dan kurang inovatif," ungkapnya.

Menutup keterangannya, Baharudin mengaku sudah lama tidak menjalin komunikasi intensif dengan Gatut Sunu sebelum kasus ini mencuat. Pertemuan terakhir keduanya hanya terjadi dalam sebuah acara formal di lingkungan kampus tanpa ada pembicaraan khusus mengenai dinamika politik maupun pemerintahan.

"Jarang sekali ada komunikasi. Terakhir hanya saat acara di UIN SATU Tulungagung, itu pun terbatas membahas agenda di sana saja," pungkas Baharudin.(riz/dn)