Pemkab Jombang Lakukan Validasi Data Calon Siswa Sekolah Rakyat 2026

Jombang, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bergerak cepat memastikan program jaminan pendidikan benar-benar tepat sasaran. Tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., melakukan peninjauan dan validasi data riil calon peserta didik baru untuk program Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026/2027, pada Senin (8/6/2026).

Langkah strategis ini diambil untuk mencocokkan data kemiskinan dengan kondisi nyata di lapangan, memastikan hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang menerima manfaat program unggulan tersebut.

Dalam rombongan tim gabungan, turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang, Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang Dra. Wor Windari, M.Si., serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, S.T., M.M.

Sinergi lintas sektoral ini semakin diperkuat dengan pelibatan para camat sebagai titik validasi, jajaran perangkat desa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah kroscek lapangan ini dilakukan secara door-to-door ke rumah calon siswa.

Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa pada tahun ajaran ini, Kabupaten Jombang mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat. Kuota tersebut dibagi merata ke dalam tiga jenjang pendidikan, di mana masing-masing jenjang (SD, SMP, SMA) dialokasikan untuk satu rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 90 siswa.

"Alhamdulillah, saat ini data calon peserta didik yang masuk sudah tercatat sebanyak 208 anak untuk jenjang SMA, 203 anak untuk jenjang SMP, dan 66 anak untuk jenjang SD," ujar Agus Purnomo di sela-sela kegiatannya.

Sekda Agus Purnomo menambahkan bahwa validasi ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Jombang. Tujuannya untuk memastikan bantuan pendidikan tidak salah sasaran.

"Sesuai perintah Abah Bupati, hari ini kita pastikan di lapangan. Kita cocokkan berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) dengan kondisi riil. Semoga dengan adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini, kita bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada," tegasnya.

Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, menambahkan bahwa kuota 270 siswa tersebut terbagi untuk tiga jenjang dengan rincian per jenjang 90 siswa dan per rombel terdiri dari 30 siswa.

"Untuk penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat tahun ini, petunjuk dari Kemensos adalah multi entry multi exit. Artinya, tidak harus kelas 1 di semua jenjang. Ada prioritas untuk menjangkau anak terlantar atau tidak sekolah, anak putus sekolah (DO), dan warga desil 1 dan 2 atau tidak mampu tetapi tidak masuk DTSEN, sehingga perlu dilakukan ground check ulang," jelas Agung Hariadi.

Dalam validasi sore itu, tim gabungan menyisir beberapa lokasi di antaranya Dusun Sidodadi (RT 04/RW 08) Desa Brangkal, Dusun Brodot (RT 06/RW 03) Desa Brodot, dan Dusun Butuh (RT 03/RW 02) Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek.

Kehadiran tim validasi disambut haru dan antusias oleh pihak keluarga. Program Sekolah Rakyat dinilai sebagai angin segar dan tumpuan harapan bagi masa depan anak-anak mereka.

Salah satu orang tua calon peserta didik tidak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Terimakasih Bapak Bupati, karena anak saya bisa masuk di Sekolah Rakyat ini.  " Alhamdulillah anak saya bisa sekolah kembali dan kelak sukses seperti bapak-bapak yang menolong anak saya hari ini," ucapnya dengan penuh haru.

Dengan adanya validasi faktual yang melibatkan BPS, Disdikbud, dan Dinsos, Pemkab Jombang optimis program Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar memberikan akses pendidikan gratis. Lebih dari itu, program ini diharapkan menjadi batu loncatan yang efektif untuk mengangkat kesejahteraan keluarga kurang mampu di Jombang. (san)