Pemkab Tulungagung dan Kejari Teken MoU Penanganan Hukum Perdata dan TUN, Perkuat Sinergi Pelayanan Publik

Tulungagung, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (16/5/2025).

Kesepakatan ini difokuskan pada penguatan penanganan hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), sekaligus sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Tulungagung.

Kepala Kejari Tulungagung, Tri Sutrisno mengungkapkan, MoU ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, namun juga menjadi wujud komitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

“Meski Kejari menangani banyak kasus, fokus kerja sama dengan Pemkab kali ini adalah bidang hukum perdata dan tata usaha negara,” jelas Tri.

Ia berharap, sinergi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan berbagai persoalan hukum yang melibatkan institusi pemerintah.

“Dengan adanya kerja sama ini, pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan transparan. MoU berlaku selama dua tahun dan akan dievaluasi secara berkala,” tegasnya.

Tri juga menyebut, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi di bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara), terlebih dengan adanya penambahan prioritas nasional seperti program Asta Cita dari Presiden, yang menuntut adanya penyesuaian lintas sektor.

“MoU ini juga sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional agar implementasi di daerah bisa selaras,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hal baru, namun lebih kepada upaya penyempurnaan dan adaptasi agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin optimal.

“Kolaborasi antara Pemkab dan Kejari ini kami harapkan bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tulungagung,” pungkasnya.(riz/dn)