Pastikan Program MBG Sesuai SOP, Dandim Lamongan Minta Seluruh SPPG Lakukan Evaluasi Bulanan
"Secara nasional sudah sekitar 700 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai SOP. Harapannya di Lamongan tidak ada yang sampai mendapatkan sanksi,” tuturnya dengan tegas.
Lamongan, (afederasi.com) – Komandan Kodim (Dandim) 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Lamongan. Hal ini ditegaskan dalam acara halal bihalal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kecamatan Lamongan yang berlangsung di GOR Lamongan, Sabtu (28/03/2026).
Dalam arahannya, Dandim meminta seluruh SPPG untuk melakukan evaluasi rutin setiap bulan. Langkah ini dinilai penting guna memastikan program prioritas pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Dandim menyampaikan bahwa koordinasi antara pelaksana di lapangan dengan unsur Forkopimda harus tetap terjaga demi keamanan dan kelancaran program.
“Pada intinya kami ingin program Bapak Presiden ini bisa berjalan lancar, aman di wilayah Kabupaten Lamongan. Kami dari Forkopimda menyarankan kepada SPPG untuk melaksanakan evaluasi setiap bulan,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi bulanan bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen penting untuk memetakan kendala di lapangan. Dengan adanya temuan-temuan tersebut, perbaikan kualitas layanan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Tidak hanya memberikan imbauan, Dandim juga memberikan peringatan keras terkait kepatuhan terhadap aturan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sangat serius dalam menjaga integritas program ini. Secara nasional, tindakan tegas telah diambil terhadap ratusan dapur yang dinilai tidak kompeten.
“Secara nasional sudah sekitar 700 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai SOP. Harapannya di Lamongan tidak ada yang sampai mendapatkan sanksi,” tuturnya dengan tegas.
Saat ini, terdapat kurang lebih 145 dapur MBG yang beroperasi di seluruh pelosok Lamongan. Dandim menegaskan bahwa aspek yang dievaluasi mencakup hal-hal mendasar namun vital, mulai dari standarisasi menu, kesesuaian harga, hingga kualitas layanan akhir kepada masyarakat.
“Harapannya program ini terus berjalan maksimal, sehingga bisa mencetak generasi masa depan yang lebih maju,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Kecamatan SPPG Kecamatan Lamongan Kota, Agustina Nurul Hardian, menyatakan kesiapannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi makanan. Ia mengajak seluruh rekan sejawatnya untuk memastikan anggaran yang turun tercermin pada kualitas menu yang diterima masyarakat.
"Dari menu yang kita distribusikan dengan anggaran yang disesuaikan, mari sama-sama kita mengawasi program ini agar tepat sasaran juga sesuai dengan nominal yang seharusnya. Mari bersama-sama kita sukseskan program ini dengan tujuan yang seharusnya," jelas Agustina.
Melalui sinergi antara TNI, Forkopimda, dan SPPG, diharapkan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lamongan dapat menjadi percontohan nasional dalam menciptakan generasi yang sehat dan unggul tanpa kendala administratif maupun teknis. (yan)
What's Your Reaction?
