Novita Hardini Dorong Infrastruktur Dasar Jadi Strategi Utama Pariwisata Nasional

Jakarta, (afederasi.com) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti (core strategy) dalam pengembangan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026) kemarin. 

Novita menilai, gencarnya promosi pariwisata Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan perencanaan tata ruang destinasi yang memadai. Kondisi ini dikhawatirkan justru dapat merugikan citra pariwisata nasional dalam jangka panjang.

“Promosi kita luar biasa masif, bahkan sampai ke luar negeri melalui berbagai media. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jawabannya belum,” tegas Novita.

Legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menyebut, sebagian anggaran promosi seharusnya dialihkan untuk membenahi akses jalan menuju destinasi wisata, sanitasi, serta konektivitas antarwilayah dengan moda transportasi publik.

Menurutnya, promosi tanpa kesiapan infrastruktur ibarat menjual janji tanpa fondasi. Ia juga menilai Kementerian Pariwisata masih terlalu fokus pada proyek berbasis event, alih-alih menyusun visi pembangunan pariwisata jangka panjang yang lebih substansial.

“Pariwisata membutuhkan arah besar. Bukan sekadar event dan branding, tetapi pembangunan sistemik yang berkelanjutan,” ujarnya.

Novita turut menyoroti lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pengembangan pariwisata. Akibatnya, terjadi ketimpangan pemanfaatan destinasi, mulai dari overtourism di satu titik hingga minimnya kunjungan di wilayah lain, bahkan berujung pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

Ia menilai, Kementerian Pariwisata belum cukup kuat memastikan pembangunan destinasi berjalan seiring dengan prinsip tata ruang ekologis. Selain itu, koordinasi lintas kementerian seperti dengan Kementerian PUPR, Perhubungan, KLHK, dan BUMN dinilai masih lemah dalam mendukung pembangunan fisik penunjang pariwisata.

“Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada grand design infrastruktur minimal 10 tahun ke depan. Tanpa itu, pariwisata Indonesia berisiko tertinggal,” katanya.

Lebih lanjut, Novita juga menyinggung pengelolaan lingkungan di kawasan wisata yang dinilainya masih bersifat reaktif. Banyak bencana, kata dia, terjadi karena negara terlambat melakukan langkah pencegahan.

“Kita sering bergerak setelah bencana terjadi. Padahal, negara-negara gurun di Timur Tengah justru sangat serius menjaga kelestarian lingkungan, meski alamnya terbatas,” imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya program preventif dalam menjaga kelestarian alam, bukan sekadar penanganan darurat pascakerusakan. Novita pun mendorong agar Kementerian Pariwisata memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub tourism, dengan pengembangan pariwisata berbasis tata ruang ekologis, zonasi yang jelas, serta penguatan UMKM lokal.

“Indonesia punya potensi besar. Ada wisata alam, budaya, hingga bisnis. Maka kebutuhan wisatawan yang beragam harus menjadi dasar penyusunan zonasi dan pengalaman wisata, bukan hanya proyek event semata,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Novita menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan pilihan strategis agar Indonesia tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga dihormati sebagai destinasi kelas dunia.

“Pariwisata harus dibangun dengan visi jangka panjang. Jika fondasinya kuat, branding akan mengikuti dengan sendirinya,” pungkasnya.(pb/dn)