Musrenbang 2027, Bupati Gresik Tegaskan Pembangunan Harus Terukur di Tengah Ketidakpastian Global

Gresik, (afederasi.com) — Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027 di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (16/03/2026).

Dalam forum tersebut, Gus Yani sapaan akrab Bupati menekankan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang terukur dan realistis, sekaligus tetap berpijak pada kebutuhan dasar masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi global.

Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah, sekaligus ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Tri Wahyu Liswati, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD Kabupaten Gresik.

Dalam sambutannya,Gus Yani mengingatkan bahwa kondisi global yang belum stabil berpotensi memengaruhi ekonomi nasional, termasuk kemampuan fiskal daerah. Karena itu, penyusunan rencana pembangunan tahun 2027 harus dilakukan secara hati-hati.

“Kita perlu waspada dalam hal belanja daerah di tahun 2027. Aspirasi dari masyarakat yang kita himpun mulai dari Musrenbang Perempuan, Musrenbang Anak, hingga Musrenbang di tingkat kecamatan sangatlah baik. Namun kita harus memprioritaskan pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Gus Yani.

Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal secara realistis.

“Dari total APBD Kabupaten Gresik sekitar Rp3,4 triliun, sekitar Rp1,5 triliun berasal dari transfer ke daerah (TKD). Apabila kondisi global belum stabil, sangat mungkin terjadi perubahan signifikan terhadap dana TKD tersebut,” jelasnya.

Dalam Musrenbang tersebut, Pemkab Gresik menetapkan lima fokus prioritas pembangunan pada tahun 2027, yakni perbaikan infrastruktur jalan poros desa (JPD), penanganan drainase wilayah perkotaan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta rehabilitasi posyandu.

Selain membahas prioritas pembangunan, forum ini juga diwarnai masukan dari peserta terkait isu lingkungan, khususnya penanganan sampah dan alih fungsi lahan.

Menanggapi isu persampahan, Gus Yani menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu indikatornya adalah capaian Gresik yang masuk dalam jajaran 35 kabupaten/kota terbaik nasional pada ajang penghargaan kebersihan lingkungan.

Sementara terkait alih fungsi lahan, Gus Yani menegaskan bahwa perlindungan tata ruang, khususnya lahan pertanian, telah diatur secara ketat dan tidak dapat ditawar.

“Tidak ada ruang dalam negosiasi tata ruang di Dinas Perizinan. Pemerintah pusat telah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” tegasnya.

Gus Yani menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama.

"Perlindungan lahan pertanian sangat penting untuk menjaga produktivitas pangan agar tidak menurun akibat berkurangnya lahan tanam," pungkasnya.(frd)