Hasil Rakornas Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut
Rakornas ini mengusung tema tentang arah kebijakan pengawasan tahun 2024, dan Sumatera Utara dipilih sebagai tuan rumah karena dianggap telah berhasil meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik.
Asahan, (afederasi.com) - Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023. Rakornas ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kemendagri yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, serta para Wakil Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Acara ini berlangsung di Medan pada tanggal 9-10 Oktober 2023, dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebagai tuan rumah. Rakornas Pengawasan Pemerintah Daerah ini dihadiri oleh 38 perwakilan provinsi dan 514 perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Rakornas ini mengusung tema tentang arah kebijakan pengawasan tahun 2024, dan Sumatera Utara dipilih sebagai tuan rumah karena dianggap telah berhasil meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik. Pj. Gubernur Sumut, yang diwakili oleh Sekdaprovsu, Arief S. Trinugroho, menyatakan bahwa Pemprovsu telah meraih banyak penghargaan dalam hal pencegahan korupsi dan layanan publik.
Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan selalu siap berkolaborasi untuk penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan mengikuti arahan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan penyelenggaraan Pemerintah.
Wabup juga menekankan pentingnya perbaikan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Asahan diharapkan untuk melaksanakan kegiatan dengan tepat dan sesuai dengan regulasi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir dari Kemendagri menyampaikan pentingnya pengawasan yang tepat sasaran untuk mencegah anggaran yang bocor. Dia juga menekankan peran APIP dalam mengembalikan kebocoran anggaran, sehingga anggaran dapat digunakan dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi, menjaga transparansi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (fit)
What's Your Reaction?
