Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Diperintahkan Kembali ke Indonesia oleh Ketua Partai NasDem

Jakarta, (afederasi.com) - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk segera kembali ke Indonesia. Terakhir kali, Mentan Syahrul berada di Italia.

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menjelaskan bahwa setibanya di Indonesia, Mentan diminta untuk segera menghadap Surya Paloh. Menurut Sahroni, "Perintah Ketua Umum segera kembali ke Tanah Air. Setelah kembali, Pak Mentan akan menghadap Ketua Umum dahulu," seperti yang disampaikan dalam keterangannya kepada Suara.com pada Selasa (3/10/2023).

Sahroni juga menjelaskan bahwa saat ini SYL tengah terlibat dalam kegiatan di luar negeri, sehingga belum dapat langsung kembali ke Indonesia. Meskipun demikian, Syahrul Yasin dijadwalkan akan pulang ke Tanah Air pada tanggal 5 Oktober 2023.

Namun sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo sempat dikabarkan 'hilang' setelah terseret dalam kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar terbaru menunjukkan bahwa posisinya akan kembali ke Indonesia setelah kunjungannya dari Italia.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi bahkan tidak mengetahui keberadaan koleganya tersebut. "Sampai hari ini kita masih mencari keberadaan pak menteri sampai detik ini belum ada kabar keberadaan pak menteri," kata Harvick di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/10/2023) seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com.

Harvick menjelaskan bahwa terakhir kali ia bertemu dengan Syahrul adalah saat kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Namun, setelah kembali ke Indonesia, ia belum mendapatkan kabar sedikitpun mengenai keberadaan Syahrul.

Mengenai posisi Menteri Pertanian yang terlihat mengalami kekosongan, Harvick mengungkapkan bahwa ia telah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri sementara waktu.

"Secara otomatis karena saya pejabat yang satu kotak sama pak Menteri apalagi sama-sama dilantik presiden, tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy dan kebijakan keputusan strategis tentu tak harus berhenti," katanya seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/jae)