Mengenal Program KTP Sakti: Terobosan Menarik Ganjar Pranowo dalam Adu Gagasan Capres-Cawapres

Jakarta, (afederasi.com) - Adu gagasan dan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden semakin memanas, dan kini terdapat terobosan menarik dari Ganjar Pranowo.

Belakangan ini, Ganjar Pranowo memberikan penjelasan mendalam mengenai program inovatifnya yang diberi nama "KTP Sakti."

Untuk memahami lebih lanjut tentang konsep KTP Sakti yang diusung oleh Ganjar Pranowo, simak ulasan singkat berikut ini.

Program ini dirancang untuk menyatukan beragam program bantuan sosial yang saat ini sudah beredar di masyarakat. Ganjar Pranowo menyatakan bahwa KTP Sakti akan mencakup program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Tani, hingga Kredit Usaha Rakyat.

Ganjar menegaskan bahwa KTP Sakti bukan hanya untuk memudahkan masyarakat. Ia juga menyoroti manfaatnya dalam mempermudah pengelolaan data masyarakat Indonesia oleh pemerintah.

Dengan data yang terpadu dan bersifat universal, pengambilan kebijakan dan pertimbangan program selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik.

Selain itu, KTP Sakti diarahkan untuk memberantas praktik pungutan liar yang kerap terjadi pada penyaluran berbagai bantuan sosial.

Dalam konteks ini, Ganjar Pranowo telah terkenal sebagai pemimpin yang agresif dalam menindak pelaku pungutan liar di Jawa Tengah, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Seperti semua program inovatif, KTP Sakti memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Beberapa aspek positif dan negatif dari rencana program ini ditemukan dalam analisis dari berbagai sumber.

Kelebihan:

1. Program ini diharapkan dapat membasmi praktik pungutan liar saat masyarakat mengurus administrasi dan bantuan sosial.
2. Masyarakat diharapkan mendapatkan akses lebih mudah ke berbagai program pemerintah.
3. Program ini menyediakan layanan satu pintu bagi program bantuan sosial.
4. Setiap warga negara Indonesia akan memiliki identitas tunggal untuk berbagai keperluan administrasi.

Kekurangan:

1. Diperlukan pengembangan sistem yang serius untuk melindungi data penduduk.
2. Ada risiko peretasan pada sistem yang dapat mengancam keamanan data pribadi masyarakat.
3. Integrasi data dari berbagai program yang sudah ada mungkin berjalan sulit karena setiap program memiliki basis datanya masing-masing.
4. Menutup jalan pungutan liar yang biasanya dilakukan oleh mafia.

(mg-3/jae)