KPU dan Kemenkumham Berkomitmen untuk Pemilu 2024 yang Ramah HAM dan Inklusif

Jakarta, (afederasi.com) - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan sebuah pertemuan yang sangat penting. Dalam audiensi ini, keduanya telah menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan mematuhi prinsip-prinsip HAM yang ketat. Pertemuan ini adalah langkah awal yang sangat penting menuju pemilu yang adil dan inklusif.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah hak pilih bagi kelompok rentan dalam masyarakat. Ini termasuk warga yang berada di lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Dahana Putra, mengungkapkan pentingnya memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di LP dan rumah tahanan, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Dahana Putra memberikan apresiasi kepada KPU atas upaya mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebutkan bahwa KPU telah mempertimbangkan kelompok rentan ini dengan mendirikan pos-pos khusus di LP dan rumah tahanan. Tindakan ini menjadi bukti nyata komitmen KPU terhadap penegakan prinsip HAM dalam Pemilu.

Direktorat Jenderal HAM dan KPU juga memperkuat hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Idham Holik, anggota KPU RI, menjelaskan bahwa audiensi ini menegaskan komitmen KPU untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 yang berorientasi pada prinsip hak asasi manusia. Idham menekankan bahwa Pemilu adalah hak asasi manusia itu sendiri karena berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara.

Selain itu, KPU juga berfokus pada upaya meningkatkan kualitas pemilu agar lebih inklusif. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 mencerminkan standar kualitas HAM dalam seluruh tahap pelaksanaannya. Dengan demikian, Pemilu akan menjadi sebuah contoh nyata dari pemilu yang ramah HAM dan menghormati hak asasi warga negara. (mg-3/jae)