KontraS Sambangi Rumah Pemenangan Capres-Cawapres untuk Serahkan Hasil Kajian

Jakarta, (afederasi.com) - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) berencana mengunjungi rumah-rumah pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam waktu dekat. Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyerahkan hasil kajian KontraS terhadap visi dan misi ketiga pasangan capres dan cawapres. "Kami ingin mengingatkan bahwa dokumen yang mereka serahkan kepada KPU pada waktu lalu, itu masih banyak kekurangannya, masih miskin hak asasi manusia (HAM), wacananya masih sangat buruk terhadap HAM," ujar Rozy seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, pada Kamis (7/12/2023).

Rozy menekankan bahwa tujuan KontraS adalah menyampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 tentang pentingnya pengarusutamaan HAM. Dalam upaya ini, KontraS juga menyampaikan sembilan usulan isu terkait HAM kepada KPU agar dapat menjadi materi debat capres dan cawapres. "Kami ingin mengingatkan bahwa pengarusutamaan HAM sangat penting," tambah Rozy.

KontraS tidak hanya menyambangi rumah-rumah pemenangan, tetapi juga menyampaikan sembilan usulan isu terkait hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rozy Brilian, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, menjelaskan bahwa isu-isu tersebut mencakup strategi dan metode capres-cawapres dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dianggap sebagai beban sejarah. "Kami mencoba untuk menyampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 bahwa pengarusutamaan HAM sangat penting," ujar Rozy di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/12/2023).

Beberapa isu lain yang diajukan KontraS termasuk peran presiden dalam sistem presidensialisme, reformasi sektor keamanan, dan upaya menghentikan konflik serta kekerasan di Papua. KontraS juga menyoroti perlunya komitmen presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang dianggap jauh dari proses akuntabel, transparan, dan partisipatif. "Komitmen para pasangan untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan juga menjadi isu yang kami sampaikan," ucap Rozy.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menjelaskan bahwa debat perdana akan menjadi porsi untuk capres dengan membahas pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat tersebut akan diikuti oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, dan diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023).

Selanjutnya, debat kedua akan menjadi porsi bagi cawapres dengan tema ekonomi, termasuk ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. "Intinya, yang bicara, boleh dikatakan kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres," jelas Hasyim. Debat cawapres ini akan digelar pada 22 Desember 2023, sementara debat capres ketiga akan berlangsung pada 7 Januari 2024, membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Debat keempat, pada 21 Januari 2024, akan menjadi porsi bagi cawapres dan membahas pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Sedangkan debat terakhir, yang akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024, menjadi porsinya debat capres dan meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa pasangan capres dan cawapres akan saling mendampingi di atas panggung debat dengan porsi bicara yang sesuai dengan tema yang diangkat.(mg-3/jae)