Kabupaten Bogor Raih Penghargaan dalam Program I-SIM For Regencies 2023
PT Surveyor Indonesia (SI) bersinergi dengan Bappenas, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam menjuri 10 Kabupaten yang berhasil melalui seleksi program I-SIM For Regencies.

Bogor, (afederasi.com) - PT Surveyor Indonesia (SI) bersinergi dengan Bappenas, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam menjuri 10 Kabupaten yang berhasil melalui seleksi program I-SIM For Regencies. Program I-SIM for Regencies adalah inisiatif yang menggunakan skema rating & awarding untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi ekosistem SDGs di tingkat Kabupaten di Indonesia.
Menjadi salah satu peserta dalam program tersebut, Plh. Bupati Kabupaten Bogor, Burhanudin, mempresentasikan program "Go-Best" (Bogor Bebas Stunting) yang telah diterapkan sejak tahun 2020. Keberhasilan program ini membuatnya masuk dalam daftar 10 besar peserta yang dijurikan oleh PT Surveyor Indonesia (SI). Burhanudin menyatakan, "Hari ini, Kabupaten Bogor mengangkat tema 'Bogor Bebas Stunting'. Program kami dinilai karya yang positif, ya kami berterima kasih," (2/11/2023), seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.
Dalam menjalankan program untuk mengatasi masalah stunting, Kabupaten Bogor fokus pada 114 desa dan 35 kecamatan hingga tahun 2023, dengan total penduduk mendekati 6 juta orang. Jumlah ini sebanding dengan penduduk Provinsi Sumatera Barat dan Bali. Burhanudin menjelaskan bahwa pada tahun 2020, persentase balita stunting mencapai 12,79% dari total jumlah penduduk, atau sekitar 40.959 balita. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut berhasil turun menjadi 9,98% atau sekitar 32.123 balita. "Tahun 2023, jumlah stunting yang ada berhasil diturunkan menjadi 1,59% atau 6.231 balita. Jumlahnya, mungkin dibilang besar, tapi ini karena jumlah penduduk kami juga banyak dibandingkan Kabupaten lainnya," tambahnya.
Kabupaten Bogor telah mengintegrasikan berbagai program, baik yang ada di dalam lingkungan kabupaten, masyarakat, pelaku usaha, maupun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang diberikan prioritas pada percepatan penurunan angka stunting. Burhanudin mengungkapkan, "Kesehatan ini butuh intervensi. Karena kalau stunting gagal ditangani, maka bonus demografi Indonesia tidak bisa optimal."(mg-3/jae)
What's Your Reaction?






