GMNI Desak Perbaikan Fasilitas Pendidikan, DPRD Trenggalek Akui Terbentur Anggaran Daerah

Trenggalek, (afederasi.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek di Aula Gedung DPRD pada Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut fokus membedah rapor merah sektor pendidikan di bumi menak sopal, terutama melonjaknya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyambut positif gelombang kritik dan aspirasi yang dibawa oleh para aktivis mahasiswa tersebut. Menurutnya, gedung parlemen selalu terbuka sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan krusial di daerah.

"Kami ucapkan terima kasih karena telah menyampaikan aspirasi," ujar Sukarodin usai memimpin jalannya forum koordinasi tersebut.

Terkait data ATS yang menjadi sorotan utama GMNI, Sukarodin mengeklaim performa pemerintah daerah dalam lima bulan terakhir sebenarnya menunjukkan tren positif. Sedikitnya terdapat 1.167 anak yang sebelumnya putus sekolah kini telah berhasil ditarik kembali ke bangku kelas.

"Saya kira ini bukan pekerjaan mudah, patut kita apresiasi dan perlu dimotivasi terus," terangnya.

Legislator ini menegaskan, Komisi IV bersama Dinas Pendidikan Pemkab Trenggalek berkomitmen penuh untuk terus mengurai benang kusut problem struktural ini. Berdasarkan pemetaan berkas di lapangan, sumbangsih angka ATS terbesar didominasi oleh kasus siswa putus sekolah (dropout) pada jenjang SMA.

"Sebenarnya itu bukan kewenangan kita. Kalau jenjang SD dan SMP angkanya tidak besar," jelas Sukarodin.

Selain isu putus sekolah, forum tersebut juga menyoroti hancurnya infrastruktur akses jalan menuju lembaga pendidikan serta minimnya sarana prasarana penunjang belajar. Menanggapi keluhan sarpras dari GMNI, politisi tersebut mengakui postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Trenggalek saat ini masih sangat terbatas.

"Kondisinya begitu dan saya pikir kalau Trenggalek masih wajar," ucap Sukarodin membela kebijakan fiskal daerah.

Kendati sarpras masih pincang, Sukarodin meluruskan tudingan miring mengenai transparansi pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP). Pihaknya memastikan alokasi dana bantuan tersebut sudah disalurkan secara akuntabel langsung ke rekening pribadi masing-masing siswa penoreh prestasi maupun kurang mampu.

DPRD juga mengklarifikasi bahwa persentase anggaran pendidikan di Kabupaten Trenggalek saat ini telah menyentuh angka 30 persen. Jumlah ini diklaim sudah melampaui batas wajib aman yang diamanatkan oleh undang-undang secara nasional.

"Apa yang menjadi aspirasi GMNI ini patut kita acungi jempol, permintaan mereka akan terus kita kawal," pungkas Sukarodin.(pb/dn)