Uang Transport KPPS di Jember Belum cair, Aktivis: KPU Jangan Diam

Jember, (afederasi.com)  - Aktivis Posko Merdeka Moh. Sholeh yang menjabat sebagai Wakil ketua DPC partai Gerindra Jember mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember tidak tinggal diam terkait uang transport untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menurut Sholeh, KPU Jember tidak boleh diam, terkait persoalan itu.

"Ada beberapa desa yang tidak mendapatkan sama sekali, mereka bertanya. KPPS itu ujung tombak pelaksanaan pemilu. KPU tidak boleh diam saja, KPU harus bertindak dan mengevaluasi," katanya, Rabu (31/01/2024).

Menurutnya, keluhan dari KPPS perlu disuarakan dan disampaikan, agar publik tahu.

"Kasihan mereka pontang-panting, mereka merekap. Kalau tidak ada KPPS Pemilu itu bubar. Ini tolong kepada KPU. Ini jangan main-main, ini persoalan hak dari KPPS," kata Pria asal Kecamatan Puger.

Dirinya mengaku heran, mengapa kebijakan pemberian transportasi KPPS Jember tidak merata.

"Ada yang dapat ada yang tidak dapat. Ini saya melihat, tapi kok KPU diam ini," ujarnya.

Aktivis pergerakan ini menilai, tidak meratanya pemberian uang transport itu bukan karena alasan teknis.

"Dari satu dapat satu tidak dapat, berarti ini anggaran ada. Berarti, anggaran transportasi ini ada. Isu ini sudah kemana-mana," lanjutnya.

Ia juga meminta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta juga bergerak, menanggapi keluhan ini.

"Kalau KPU dan Bawaslu ini diam saja, kasihan mereka. Jangan hanya terkesan diperas tenagamya saja kasihan," tuturnya.

Lebih jauh dirinya juga mendorong, KPPS untuk berani bertanya, terkait anggaran itu.

"Saya meminta kepada seluru KPPS yang tidak mendapatkan yang transport pada saat pelantikan dan bimtek untuk ditanyakan," tutupnya.

Sementara itu, Muhammad Syai'in Ketua KPU Jember, membenarkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) KPPS ada uang transportnya.

"Memang ada anggaran pelantikan dan bimtek untuk tranport  KPPS masing-masing 50 ribu,"tulisnya.

Namun, kata Syai'in sapaan akrab ketua KPU Kabupaten Jember, terkait dengan pencairan dana tersebut pihaknya masih menunggu proses pencairan dari KPPN.

"Kalau dari KPU Kabupaten memang masih menunggu proses pencairan di KPPN, karena sampai sekarang masih belum cair yg telah kami ajukan," pungkasnya. (gung)