Realisasi 80 Persen, Kurikulum Merdeka Siap Menjadi Kurikulum Nasional pada 2024

Jakarta, (afederasi.com) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sangat optimistis tentang Kurikulum Merdeka, yang diyakini dapat menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari semua sekolah di Indonesia sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Dia menyatakan, "Sebanyak 80 persen sekolah di Indonesia sudah mengadopsi Kurikulum Merdeka untuk menggantikan kurikulum sebelumnya." Nino menambahkan keyakinannya dalam mencapai target ini di Jakarta pada Rabu (13/9/2023).

Proses penerapan Kurikulum Merdeka dimulai secara bertahap pada tahun 2020, dengan pengujian di 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pada tahun 2022, Kemendikbudristek membuka pendaftaran untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di setiap satuan pendidikan, dan hasilnya, lebih dari 140 ribu satuan pendidikan secara sukarela mengadopsi kurikulum ini.

Tahun ini, Kemendikbudristek melanjutkan upayanya dengan membuka pendaftaran bagi lebih dari 160 ribu satuan pendidikan, yang berarti lebih dari 300 ribu satuan pendidikan sejauh ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Nino menegaskan bahwa sebelum dijadikan kurikulum nasional, Kurikulum Merdeka sudah diterima dengan baik oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan belajar peserta didik. Nino mengatakan, "Fleksibilitas Kurikulum Merdeka menuntut inisiatif, keaktifan, dan kepercayaan diri ibu dan bapak guru untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri."

Kemendikbudristek juga telah memberikan dukungan kepada pendidik dengan menyediakan contoh kurikulum operasional, modul ajar, dan dokumen lainnya di Platform Merdeka Mengajar. Nino menekankan bahwa tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan untuk membuat dokumen baru dari awal, karena perubahan kurikulum ini lebih tentang meningkatkan kualitas pembelajaran daripada administrasi.

Penerapan Kurikulum Merdeka juga mendapat sambutan positif dari satuan pendidikan. Kepala Sekolah Dasar Kemala Bhayangkari 01 Balikpapan, Baharudin, mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki perbedaan signifikan dengan Kurikulum 2013 karena lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada pendidik dan peserta didik untuk berkolaborasi dalam merancang pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga hasil yang ingin dicapai bersama. Baharudin menjelaskan, "Berkat implementasi Kurikulum Merdeka, anak-anak menjadi senang, guru menjadi tenang, dan orang tua menjadi bahagia sesuai dengan motto sekolah."

Inti dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap kelasnya. Baharudin menekankan bahwa para guru sekarang memiliki rapor masing-masing untuk melacak progres implementasi Kurikulum Merdeka, sehingga anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman dan tidak merasa terburu-buru untuk menguasai suatu pelajaran. (mg-3/mhd)