Jombang Pimpin Implementasi MBG, Raih 77 Titik Layanan Gizi

Jombang, (afederasi.com) – Kabupaten Jombang mendapatkan apresiasi tinggi dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas capaian signifikan dalam program Mendukung Gizi Bangsa (MBG).

Dari total kuota nasional 133 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jombang telah berhasil mengisi 77 titik, dengan 38 titik di antaranya sudah beroperasi, dan 23 titik bahkan telah meraih Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, dalam acara sosialisasi dan evaluasi di Ballroom Hotel Yusro, Kecamatan Peterongan, pada Senin (24/11/2025).

“Capaian Jombang cukup menonjol. Ini karena dukungan mitra dan kesiapan pelaksana di lapangan sangat kuat,” ujar Nanik di hadapan perwakilan Forkopimda, Kasatpel, yayasan, dan mitra pelaksana.

Dalam paparannya, Nanik menekankan bahwa kunci keberhasilan MBG terletak pada keselarasan antarinstansi. Program yang menyatukan kerja 17 Kementerian/Lembaga ini memerlukan koordinasi solid dari pusat hingga daerah.

“Setiap titik SPPG harus melalui jalur koordinasi berlapis, mulai dari Korwil, Korcam, hingga pemerintah daerah. Tidak boleh ada titik baru yang muncul begitu saja,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi mencakup mitigasi risiko, termasuk keamanan pangan. Kasus seperti keracunan makanan membutuhkan penanganan kolaboratif dari Dinkes, Puskesmas, BPOM, hingga aparat keamanan.

Menyikapi kebutuhan koordinasi yang semakin kompleks, Nanik mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk kantor koordinasi lintas kementerian di daerah pada 2026. Kantor ini akan menjadi pusat penyelarasan kebijakan MBG, mengintegrasikan struktur Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) agar bekerja lebih terarah.

Saat ini, Satgas MBG berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda), namun ke depan akan dilebur dalam struktur kantor koordinasi baru yang melibatkan Dinas Kesehatan, Pendidikan, Koperasi, Ketahanan Pangan, BPOM, dan dinas terkait lainnya.

Nanik juga menegaskan standar operasional SPPG. Layanan gizi dilarang berlokasi di dekat tempat pembuangan sampah atau area berpotensi pencemaran lainnya. “Bila ditemukan, titik tersebut akan diminta segera direlokasi,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyoroti kenaikan harga ayam dan telur di Jombang dan sejumlah daerah. Lonjakan harga bahan pokok ini perlu diantisipasi sejak dini agar pasokan dan operasional SPPG tidak terganggu seiring bertambahnya titik layanan.

Menanggapi laporan temuan masalah di lapangan, Nanik memastikan timnya akan melakukan pengecekan langsung. “Terima kasih atas informasinya, nanti akan kami cek,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro (Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN), Enny Indarti (Direktur Sistem Pemenuhan Gizi), Letkol Kav Dicky Prasojo (Dandim 0814/Jombang), Kompol Darmaji (Kabaglog Polres Jombang), dan Agus Purnomo (Sekda Kabupaten Jombang), serta jajaran camat dan koordinator SPPG se-Kabupaten Jombang.(san)