Gibran dalam Sorotan: Potensi Cawapres Prabowo dan Dampaknya bagi Koalisi Politik

Jakarta, (afederasi.com) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khairul Umam, mengamati bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih menantikan saat tepat untuk mendeklarasikan calon wakil presiden (cawapres).

Umam menyebutkan, besar kemungkinan Ganjar masih menunggu keputusan mengenai calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Prabowo. Sementara itu, Prabowo masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia cawapres 35 tahun.

"Jika putusan MK mengabulkan gugatan Judicial Review (JR) atas batas usia cawapres itu maka hampir pasti parti Gibran akan mendukung Prabowo," ungkap Umam, Selasa (10/10/2023), seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Langkah Prabowo untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres membawa dampak positif bagi Koalisi Indonesia Maju. Umam melihat kehadiran Gibran bisa menjadi titik temu dari proses negosiasi yang kompleks di internal koalisi terkait cawapres.

"Terutama dalam persaingan antara Golkar dan PAN yang menginginkan Erick Tohir. Kehadiran Gibran juga bisa menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung Ganjar Pranowo di basis-basis wilayah yang dikuasai PDIP," tambah Umam.

Namun, hal yang harus menjadi pertimbangan kubu Prabowo adalah potensi terjadinya "perang bubat". PDIP, sebagai partai tempat Gibran bernaung, kemungkinan akan merasa dikhianati oleh kader-kadernya.

Tak hanya merasa dikhianati, PDIP besar kemungkinan merasa dilangkahi dan diabaikan oleh Gibran yang merupakan anggota keluarga Jokowi.

Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, menyatakan bahwa PDIP besar kemungkinan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Bobby, dan juga Jokowi.

Hal ini bisa terjadi apabila opsi Gibran sebagai cawapres Prabowo benar-benar terealisasi.

Bersamaan dengan hal itu, pencawapresan Gibran akan menjadi bumerang bagi Prabowo dan Jokowi. Rival politik saat ini mungkin sedang menanti-nanti Prabowo memilih Gibran untuk kemudian memandangnya sebagai narasi politik dinasti.

"Pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo terutama melalui keputusan MK yang mengabulkan batas minimal usia cawapres akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menggugat legitimasi dan kredibilitas politik Jokowi sebagai presiden. Di sisi lain, politik pencapresan Prabowo juga bisa terganggu karena narasi dinasti politik yang dibangun oleh rival," papar Umam.

"Sebab, keputusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata dari ambisi besar Jokowi yang ingin mempertahankan kekuasaan, sebagai kelanjutan dari operasi politik untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan Pemilu, hingga mengokohkan posisi anak-anaknya di dunia politik kekuasaan nasional," imbuh Umam.

Lebih lanjut, Umam memperkirakan narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran juga bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK.

"Jika PDIP tersulut, lalu berkoordinasi dengan partai-partai koalisi perubahan yang menjadi rival kekuasaan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa membuka peluang bagi munculnya proses impeachment terhadap kekuasaan Presiden Jokowi," tegas Umam.

Dampak lainnya adalah pasangan Prabowo-Gibran akan berhadapan langsung dengan musuh-musuh politik Jokowi yang kemudian berkonsolidasi menjadi satu kesatuan.

"Termasuk PDIP, untuk melakukan perlawanan secara terbuka pada kekuasaan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo-Gibran," pungkas Umam.

"Inilah saatnya pertemuan Puan Maharani dan Jusuf Kalla menemukan urgensi dan relevansinya, sebagai koordinasi awal untuk membuka kemungkinan kerja sama politik di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang, jika Jokowi dianggap benar-benar sudah 'berulah' dan 'lupa diri' dengan amanah kekuasaan yang ia pegang saat ini," tambah Umam. (mg-3/jae)