BPKH Wilayah XI Geber Penataan Kawasan Hutan di Lamongan, KTH Mugo Mulyo Sambut Baik Penandaan Batas Perhutanan Sosial

Lamongan, (afederasi.com) – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Kementerian Kehutanan tengah gencar menggeber program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Lamongan. Kamis, (11/6/2026).

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari program Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk menyelesaikan keterlanjuran penguasaan lahan masyarakat di dalam kawasan hutan negara.

Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan BPKH Wilayah XI, Sutrisno, mengungkapkan bahwa agenda ini menyasar pemukiman warga serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang telanjur dibangun di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

"Program ini merupakan penyelesaian dari Kementerian Kehutanan terkait dengan keterlanjuran pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah terbangun lima tahun sebelum Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. Artinya, sebelum tahun 2015," ujar Sutrisno saat ditemui di lantai 7 gedung Pemkab Lamongan, Kamis (10/6/2026) pagi.

Sutrisno menjelaskan, lahan-lahan yang memenuhi kriteria tersebut nantinya akan diproses agar bisa dilepaskan dari status hukumnya sebagai kawasan hutan negara. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati selama bertahun-tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 287 Tahun 2025, luasan kawasan hutan di Kabupaten Lamongan yang masuk dalam target pelepasan ini mencapai puluhan hektare.

"Kalau luas, terkait dengan Kabupaten Lamongan sesuai dengan SK Menteri 287 Tahun 2025, seluas kurang lebih 28 hektar," imbuh Sutrisno.

Selain fokus pada pelepasan lahan pemukiman dan fasum-fasos, BPKH Wilayah XI juga mengawal implementasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di wilayah Jawa, khususnya melalui fungsi supervisi dan pengawasan tata batas.

Menindaklanjuti SK 148 dan SK 149 terkait kebijakan KHDPK, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui BPKH Wilayah XI bertugas memastikan batas-batas area kerja antara Perum Perhutani dengan area perhutanan sosial berjalan klir (jelas) di lapangan.

"Kami di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, khususnya untuk wilayah Jawa di BPKH Wilayah XI, nanti memastikan terkait dengan supervisi dan pengawasan, baik itu penandaan batas areal perhutanan sosial ataupun terkait dengan tata batas kawasan hutan," tegasnya.

Ketika disinggung mengenai waktu pelaksanaan penandaan tapal batas fisik di lapangan untuk wilayah Lamongan, Sutrisno menyebutkan bahwa bola kini ada di tangan masyarakat atau kelompok pengelola setempat. Pihaknya siap langsung bergerak begitu menerima pengajuan resmi.

"Untuk di Kabupaten Lamongan, terkait dengan KHDPK khususnya perhutanan sosial, itu kita bisa laksanakan jika sudah ada permohonan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) kepada kami di Balai Pemantapan Kawasan Hutan," pungkas Sutrisno.

Merespons hal tersebut, angin segar pun dirasakan oleh para petani hutan setempat. Rokim, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Mugo Mulyo, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, menyambut baik upaya BPKH Wilayah XI ini.

Menurut Rokim, kepastian batas wilayah sangat krusial. Dengan adanya tapal batas yang jelas, sekat antara wilayah hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani dan wilayah hutan yang dijadikan garapan masyarakat penandanya menjadi terang benderang.

"Dengan begitu akan memudahkan kita, terutama kelompok dalam menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Lestari (RPHL) dan memaksimalkan hasil agroforestri sesuai dengan izin yang berlaku," ujar Rokim.

Lebih lanjut, Rokim menegaskan bahwa penentuan batas wilayah ini akan memberikan rasa aman dan legalitas yang kuat bagi seluruh anggota KTH dalam menggarap area Perhutanan Sosial tanpa khawatir melanggar batas kawasan hutan negara. (yan)