APBD Tak Biayai Program Sanitasi 2026, Pacitan Andalkan Bantuan Dari Pusat

Pacitan, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak mengalokasikan anggaran program sanitasi melalui APBD murni tahun 2026, sehingga pelaksanaan pembangunan sistem pengelolaan limbah domestik atau WC tahun ini hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum Dinas PUPR Pacitan, Tonny Setyo Nugroho, mengatakan anggaran sanitasi daerah tahun ini terdampak efisiensi sehingga belum dapat dimasukkan dalam APBD.

“Untuk APBD tahun ini memang belum ada karena efisiensi anggaran,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, program sanitasi yang akan direalisasikan saat ini berasal dari bantuan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Surabaya.

Pemkab Pacitan mengusulkan tiga desa untuk menerima program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) tahun 2026.

Masing - masing desa direncanakan mendapatkan sekitar 25 unit WC atau sanitasi dengan total anggaran satu paket mencapai sekitar Rp500 juta.

Namun, hingga kini program tersebut masih belum dipastikan terealisasi karena masih dalam tahap verifikasi pemerintah pusat.

“Sekarang proses verifikasi lebih ketat karena harus berdasarkan standar pelayanan minimal,” katanya.

Tonny menjelaskan, bantuan sanitasi hanya bisa direalisasikan apabila dalam satu desa terdapat minimal 25 warga yang masih menggunakan toilet cubluk atau cemplung.

Jika jumlah penerima tidak memenuhi kuota, maka usulan desa berpotensi dicoret.

“Kalau ternyata jumlah penerimanya kurang dari kuota, ya bisa tidak lolos,” ungkapnya.

Program sanitasi dari pemerintah pusat nantinya akan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat (pokmas) dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan (TFL).

Sementara itu, Dinas PUPR Pacitan mengaku masih akan mencoba mengusulkan program sanitasi melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2026.

Meski demikian, skema pembangunan sanitasi melalui APBD nantinya disebut lebih sederhana dibanding bantuan dari kementerian.

“Kalau lewat APBD kemungkinan konsepnya paket hemat, sekitar Rp12 juta per unit dan lebih fokus pada fungsi sanitasi dasarnya,” jelasnya.

Belum adanya alokasi APBD untuk sanitasi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat di wilayah Pacitan. (fer)