Pemerintah akan Hentikan Ekspor Tembaga Mentah Tahun Ini

Jakarta, (afederasi.com) - Setelah menghentikan kebijakan ekspor bahan mentah nikel dan bauksit, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan segera menghentikan ekspor tembaga mentah pada tahun ini.

“Ini (ekspor mentah) nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi Bauksit di Desember kemarin Bauksit setop di bulan Juni (2023). Nanti sebentar lagi mau saya umumkan tembaga (mentah) kita setop (ekspor) tahun ini, setop,” ungkapnya.

Jokowi menjelaskan, langkah ini akan diambil seiring dengan kesiapan ekosistem industri di Tanah Air. Hal tersebut, katanya, terlihat dari smelter PT Freeport Indonesia dan smelter di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah siap lebih dari 50 persen.

“Smelter yang ada di NTB, sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport sudah 51 persen jadi. Jadi berani kita setop, dan supaya ingat Freeport itu sudah mayoritas miliki kita, jadi jangan terbayang-bayang Freeport masih miliknya Amerika, sudah mayoritas kita miliki,” tuturnya.

Lebih jauh, Jokowi menegaskan, langkah hilirisasi industri minerba di Tanah Air tersebut kelak dapat membuat Indonesia menjadi negara maju. Pasalnya, menurutnya, nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi bahan mentah minerba ini cukup tinggi.

Ia mencontohkan bauksit. Indonesia, katanya merupakan negara eksportir bahan mentah bauksit nomor tiga terbesar di dunia, namun, menjadi negara nomor 33 terbesar di dunia dalam mengeskpor alumunium yang berbahan dasar bauksit.

Hal serupa terjadi dengan panel surya, yang mana Indonesia hanya menduduki nomor 31 sebagai pengeskpornya. Menurutnya, fakta ini sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan cadangan bauksit terbanyak.

“(Nilai tambah) Nikel tadi sudah bisa 30 kali, yang ini (bauksit) bisa 194 kali, kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan? Apa yang salah dari kita? Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan karena memang paling cepat dapat duitnya, dan tidak pusing memikirkannya. Sudah gali, kirim, gali kirim. Nikel juga sama,” tuturnya.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mundur dalam melakukan hilirisasi industri minerba. Ia memproyeksikan dampak dari hilirisasi minerba dan migas akan menciptakan 8,8 juta pekerjaan. (mhd)