Menteri PPMI: Kabupaten Gresik Jadi yang Pertama Launching Migran Center

Gresik, (afederasi.com) - Kabupaten Gresik, Jawa Timur mencatatkan sejarah sebagai kabupaten pertama di Jawa Timur yang meluncurkan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera).

Program ini diresmikan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati dr Asluchul Alif di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Jumat (11/07/2025).

Ada sebanyak lima desa ditetapkan sebagai percontohan Desa Migran Emas yakni Desa Campurejo dan Dalegan di Kecamatan Panceng, Desa Mentaras di Kecamatan Dukun, serta Desa Cangaan dan Ngemboh di Kecamatan Ujungpangkah Gresik.

Program Desa Migran EMAS merupakan inisiatif Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk membangun tata kelola perlindungan pekerja migran secara terstruktur dan terukur. 

Melalui program ini, para diharapkan dapat berangkat secara prosedural, memiliki keterampilan yang memadai, serta mendapatkan perlindungan menyeluruh terhadap hak-haknya.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengatakan bahwa Gresik selama ini menjadi salah satu kantong terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur, terutama di wilayah utara seperti Manyar, Bungah, Panceng, Dukun, dan dua kecamatan di Pulau Bawean.

“Di Gresik ini ada setidaknya delapan kecamatan kantong PMI. Bahkan tujuan terbanyaknya adalah Malaysia. Namun kami juga menyadari bahwa masih banyak PMI yang berangkat secara tidak resmi atau undocumented,” ungkap Gus Yani sapaan akrab Bupati.

Gus Yani menyebut keberadaan program Desa Migran EMAS menjadi penting untuk memastikan para PMI berangkat secara legal dan terlindungi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menyiapkan pembekalan talenta serta keterampilan agar para migran tidak hanya berangkat, tetapi juga pulang dengan kesuksesan.

“Berangkat migran, pulang juragan, itu harapan kita. Kami ingin mereka punya skill bahasa Inggris, Jepang, Korea, atau Jerman minimal aktif. Bahkan dua tahun terakhir, Pemkab Gresik sudah merancang kelas bahasa untuk calon PMI agar mereka memiliki daya saing dan bisa mengakses pekerjaan bergaji besar di luar negeri,” tegas Gus Yani.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan propinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan penempatan PMI tertinggi di Indonesia. Pada 2024 lalu, sekitar 111 ribu PMI diberangkatkan dari Jatim ke berbagai negara.

“Gresik menjadi penyumbang signifikan, terutama dari Bawean yang dikenal punya tradisi merantau kuat. Namun kita tidak boleh tutup mata bahwa banyak PMI bermasalah justru berangkat secara nonprosedural. Mereka hanya bermodal paspor tanpa kontrak kerja yang jelas, ini membuka celah terjadinya pelanggaran HAM, kekerasan, hingga perdagangan manusia,” ujar Karding.

Untuk mencegah hal tersebut, ungkap Karding, pihaknya menekankan pentingnya bekal kompetensi bagi para calon PMI, mulai dari sertifikasi profesi, kemampuan bahasa asing hingga kepastian kontrak kerja. Dengan begitu, para pekerja Migran mendapatkan hak-hak dasar seperti asuransi, cuti dan perlindungan kesehatan.

Karding juga menyampaikan rencana sinergi dengan Pemkab Gresik untuk mendirikan Migran Center serta mendorong lahirnya kelas Migran di sekolah-sekolah.

“Kita ingin nanti ada pendidikan keterampilan migran di sekolah-sekolah. Bahkan bila perlu, bahasa Inggris dijadikan bahasa kedua wajib di SMA/SMK. Sehingga lulusan yang belum terserap industri bisa memilih jalur sebagai pekerja Migran yang berkualitas,” pungkas Karding. (frd)