Megawati Soroti Putusan MKMK, Nusron Wahid Heran: Pertandingan Belum Dimulai

Jakarta, (afederasi.com) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan pandangannya terhadap polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam pernyataan daring melalui kanal YouTube PDI Perjuangan dengan judul "Setelah Lama Dinanti Tiba Saatnya Sampaikan Suara Hati Nurani" pada Minggu (12/11/2023), Megawati menyoroti keputusan MKMK yang dianggapnya sebagai cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.

"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," ujar Megawati, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Megawati Soekarnoputri melakukan kilas balik terkait peran dirinya dalam membawa Mahkamah Konstitusi ke Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Megawati turut menghadirkan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya, Megawati mengingatkan tentang pentingnya kekuatan moral dan politik akal sehat dalam menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

"Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini," kata Megawati.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Megawati. Menurut Nusron, saat ini Pemilu 2024 belum dimulai, dan tahapan kampanye juga belum dimulai. Ia heran dengan pernyataan Megawati yang menyebut adanya kecurangan Pemilu.

"Pertandingan belum dimulai dan belum selesai. Kita tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan, kampanye saja belum dimulai. Kok sudah katakan ada penyelewengan," ungkap Nusron di kantor TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023).

Meski menghormati Megawati sebagai Presiden ke-5 RI, Nusron Wahid menekankan pentingnya memiliki bukti konkret jika ada tuduhan kecurangan Pemilu. Menurutnya, jika ada bentuk penyelewengan, hal itu sebaiknya dibuktikan daripada membuat insinuasi dan kabar burung.

"Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silakan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat, bukan cerita ya kan. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi," tegas Nusron.

Dalam pidatonya, Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan nurani dalam menentukan pemimpin bangsa ke depan melalui pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menegaskan agar rakyat mengawal pelaksanaan pesta demokrasi tahunan tersebut dan mencegah terjadinya rekayasa hukum.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu!" tegas Megawati.

Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan rakyat untuk tidak takut menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka. Ia menekankan perlunya menjaga dan mengawal demokrasi saat ini, serta mencegah intimidasi seperti pada masa lalu.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," ujarnya.(mg-3/jae)