Komisi III DPRD Trenggalek Desak Pemerataan Program Dinas PKPLH di Wilayah Pegunungan

Trenggalek, (afederasi.com) - Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek pada Rabu (13/11/2024).

Agenda utama dalam rapat tersebut adalah membahas progres anggaran tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Trenggalek untuk tahun anggaran 2025.

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menyatakan bahwa dalam rapat kerja ini pihaknya menemukan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan program PKPLH. Meskipun sebagian besar permasalahan bersifat klasik, Wahyudi menekankan pentingnya program PKPLH yang berfokus pada kepentingan masyarakat.

“Sebagai bagian dari pemerintah daerah, program yang dijalankan PKPLH harus mengutamakan kepentingan masyarakat, sesuai dengan visi bupati,” ujar Wahyudi.

Ia menambahkan, wilayah Kabupaten Trenggalek yang didominasi pegunungan serta banyaknya warga yang tinggal di daerah pelosok menuntut agar pemerataan pembangunan benar-benar terealisasi. Menurutnya, hingga saat ini perhatian masih cenderung berpusat di kawasan perkotaan, sementara daerah pegunungan relatif kurang tersentuh.

“Kami menyoroti bahwa program PKPLH harus lebih merata, terutama di wilayah pegunungan yang sering terabaikan. Jumlah penduduk di sana bahkan lebih banyak daripada di perkotaan,” imbuhnya.

Komisi III meminta PKPLH untuk melakukan kajian ulang dan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program bisa mencapai seluruh masyarakat secara adil. Rencananya, hasil evaluasi akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan mendatang. (pb/dn)