Ijazah Siswa Sekolah Swasta DKI Jakarta Tertahan Akibat Kesulitan Ekonomi Orang Tua: Pemprov DKI Berikan Solusi
Menurutnya, sejumlah ijazah siswa sekolah swasta ditahan karena para orang tua tidak mampu menebusnya.
Jakarta, (afederasi.com) - Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah yang terjadi di sejumlah sekolah swasta di wilayah tersebut. Menurutnya, sejumlah ijazah siswa sekolah swasta ditahan karena para orang tua tidak mampu menebusnya.
Purwosusilo menjelaskan bahwa kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh para orang tua siswa menjadi faktor utama penahanan ijazah tersebut. Terlebih lagi, dampak pandemi Covid-19 turut mempengaruhi pendapatan mereka.
"Para orang tua, kata Purwosusilo, tak mampu menebus ijazah lantaran merosotnya kondisi ekonomi. Apalagi, banyak masyarakat yang terdampak pendapatannya karena pandemi Covid-19," ujar Purwosusilo kepada wartawan, Selasa (3/10/2023) seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com.
Dampak dari pandemi ini membuat banyak orang tua siswa lulusan sekolah swasta harus berhenti bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat melunasi tunggakan biaya sekolah serta penahanan ijazah.
Purwosusilo menjelaskan, "Sekolah swasta kan bayar SPP tuh. Nah, karena COVID, orang tuanya berhenti kerja atau kena PHK, akhirnya enggak bisa bayar yang dinamakan tunggakan biaya pendidikan."
Dalam menanggapi situasi ini, Purwosusilo berjanji Pemprov DKI Jakarta akan berupaya membantu menyelesaikan masalah ini. Salah satu solusi yang akan digunakan adalah memberikan hibah beasiswa kepada siswa untuk melunasi tunggakan biaya sekolah dan mendapatkan ijazah mereka kembali.
"Kami menganggarkan di hibah YBJ (Yayasan Beasiswa Jakarta). Kedua, kami juga komunikasikan dengan sekolah soal kenapa bisa begini (menahan ijazah). Berikutnya, (meminta bantuan) ke Baznas," kata Purwosusilo seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com.
Lebih lanjut, ia juga menjanjikan opsi lain yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk menyelesaikan masalah ini.
"Lalu kalau (masalah ijazah siswa tertahan) belum selesai, kita anggarkan (dari APBD) melalui proses dan ketentuan yang ada," pungkasnya seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/jae)
What's Your Reaction?
