DPRD Lamongan Terima KUA-PPAS 2027, Fraksi PDIP Desak Tambah Anggaran Kekeringan

"Selaras dengan kebijakan tersebut serta mempertimbangkan kondisi makro, isu strategis daerah, dan aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni Percepatan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan," ujar Dirham di mimbar rapat paripurna DPRD.

09 Jul 2026 - 15:48
DPRD Lamongan Terima KUA-PPAS 2027, Fraksi PDIP Desak Tambah Anggaran Kekeringan
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan saat menerima penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. (Iyan Farikh/afederasi.com)

Lamongan, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan resmi menerima penyerahan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Penyerahan dokumen strategis ini dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (9/7/2026).

Penerimaan dokumen KUA-PPAS 2027 oleh legislatif ini menjadi tahapan krusial dalam siklus perencanaan anggaran daerah. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi landasan utama bagi DPRD dan Pemkab Lamongan dalam menyusun serta merumuskan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027.

Dalam pengantarnya di hadapan anggota dewan, Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada arah pembangunan nasional dan provinsi. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung percepatan pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur menitikberatkan pada penguatan fondasi ekonomi yang berkualitas.

"Selaras dengan kebijakan tersebut serta mempertimbangkan kondisi makro, isu strategis daerah, dan aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni Percepatan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan," ujar Dirham di mimbar rapat paripurna DPRD.

Dirham menegaskan kepada jajaran legislatif bahwa pembangunan infrastruktur yang diajukan tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata. Program tersebut dirancang menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan masyarakat, pengungkit pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Terkait postur anggaran yang diserahkan ke dewan, Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp3,099 triliun, berimbang dengan alokasi Belanja Daerah sebesar Rp3,099 triliun. Terdapat surplus anggaran sekitar Rp85,25 juta yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah, di mana penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp42 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp42,085 miliar.

Dirham menambahkan, arah pembangunan Lamongan tahun 2027 akan difokuskan pada implementasi 15 program prioritas daerah yang diselaraskan dengan visi Nawa Bhakti Satya dan program nasional Astacita.

Usai jalannya rapat paripurna tersebut, dinamika pembahasan anggaran langsung mendapat tanggapan serius dari pihak legislatif. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, memberikan catatan khusus agar dokumen yang diserahkan tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, melainkan benar-benar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Paripurna isinya ada sembilan poin ya, nanti bisa dibaca lebih detail isinya apa. Tapi yang jelas itu memang bagian penting kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan," ungkap Erna Sujarwati saat ditemui di Gedung DPRD usai rapat.

Menurut Erna, secara administratif, fraksi-fraksi di DPRD telah menyampaikan pandangan serta catatan kritis mereka pada pemandangan umum sebelumnya. Kini, bola berada di tangan eksekutif untuk merealisasikan komitmen tersebut dalam tataran teknis. "Tinggal teknis saja sebenarnya kalau tulisan. Itu yang sudah kita dari fraksi kemarin juga sampaikan banyak hal terkait hal itu. Sekarang tinggal realisasi atau teknisnya saja seperti apa, supaya di anggaran juga bisa ter-backup dengan aman," imbuhnya.

Di samping membahas rancangan jangka panjang untuk tahun 2027, srikandi banteng moncong putih ini juga memberikan sorotan tajam dan pengingat keras kepada Pemkab Lamongan mengenai pemenuhan kebutuhan mendesak di sisa tahun anggaran berjalan. Salah satu yang dinilainya paling krusial adalah alokasi anggaran penanggulangan bencana kekeringan melalui BPBD.

Erna mengingatkan bahwa Lamongan saat ini tengah dibayangi oleh ancaman fenomena alam ekstrem, yakni El Nino Godzilla, yang diprediksi akan berlangsung cukup lama dan berdampak serius pada ketersediaan air bersih bagi warga.

"Paripurna lalu saya juga sudah sempat sampaikan terkait BPBD, khususnya anggaran kekeringan. Hari ini kita itu lagi menghadapi El Nino Godzilla dan itu masih lima bulan ke depan. Sampai hari ini belum ada hujan sama sekali dan kondisi di lapangan sudah memang kering, banyak warga yang sudah butuh air, sedangkan waktunya masih lama," cecar Erna.

Legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak agar Pemkab Lamongan segera menambah porsi anggaran kedaruratan ini. Menurutnya, program fisik jangka panjang seperti pengerukan embung memang tetap berjalan, namun pemenuhan droping air bersih untuk menyambung hidup masyarakat jauh lebih mendesak untuk segera dieksekusi.

"Tentu pemerintah kabupaten harus menganggarkan lebih untuk anggaran kekeringan. Kalau menuju misalnya pengerukan embung dan lain-lain itu masih bisa dilakukan jangka panjang atau sambil berjalan. Tapi kalau sudah kekeringan, itu kan kebutuhan dasar air bersih yang memang harus disiapkan oleh pemerintah menuju akhir 2026. Karena perkiraannya kan El Nino itu sampai dengan November–Desember," tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam rancangan yang diserahkan eksekutif, DPRD Lamongan turut mencatat sejumlah target indikator makro pembangunan tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,8, persentase penduduk miskin turun menjadi 11,87 persen, rasio gini menjadi 0,272, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,05 persen.

Selain itu, indeks kepuasan layanan infrastruktur ditargetkan mencapai 82,33, indeks kesalehan sosial sebesar 90,05, dan indeks reformasi birokrasi ditargetkan mencapai 89,57.

Setelah resmi diterima, Rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut selanjutnya akan dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lamongan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027. (yan)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow