AS Berlakukan Pembatasan Visa pada Pejabat China Terkait Kebijakan di Tibet

Tibet, China, (afederasi.com) - Amerika Serikat (AS) mengumumkan langkah baru dalam bentuk pembatasan visa yang ditujukan kepada pejabat dan mantan pejabat China. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam asimilasi paksa terhadap lebih dari satu juta anak Tibet di sekolah-sekolah asrama yang dikelola oleh pemerintah China. Menurut para pejabat AS dan PBB, tindakan ini menghilangkan tradisi bahasa, budaya, dan agama yang unik di Tibet, terutama di kalangan generasi muda. 
 
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam pernyataannya pada hari Selasa (22/8), menggambarkan kebijakan ini sebagai "upaya untuk menghilangkan tradisi bahasa, budaya, dan agama yang berbeda di Tibet di kalangan generasi muda Tibet." Pernyataan ini mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak Republik Rakyat China (RRC) untuk mengakhiri pemaksaan anak-anak Tibet untuk bersekolah di sekolah asrama pemerintah serta menghentikan kebijakan asimilasi yang dianggap represif.
 
Pembatasan visa yang diumumkan ini didasarkan pada Pasal 212(a)(3)(C) Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS. Hal ini berarti bahwa warga negara asing, terutama pejabat dan mantan pejabat dari Partai Komunis China (PKC), akan dilarang memasuki AS. Langkah ini diambil dengan alasan adanya potensi konsekuensi merugikan terhadap kebijakan luar negeri AS. 
 
Meskipun Departemen Luar Negeri AS menolak untuk menyebutkan secara spesifik nama pejabat yang terkena larangan visa, namun jelas bahwa langkah ini diarahkan kepada pejabat atau mantan pejabat RRC dan PKC yang terlibat dalam kebijakan atau tindakan yang dianggap menindas praktik agama dan spiritual, kelompok etnis, pembangkang, pembela hak asasi manusia, jurnalis, aktivis buruh, aktivis masyarakat sipil, dan pengunjuk rasa damai di RRC.
 
Sejak China mengambil kendali atas Tibet pada tahun 1951, wilayah ini telah menjadi pusat kontroversi internasional. China mengklaim tindakan ini sebagai "pembebasan secara damai," tetapi pemerintahan AS dan PBB serta banyak kalangan menilai sebaliknya. Warga Tibet yang tinggal di luar China telah memberikan laporan tentang tindakan sistematis pemerintah China yang termasuk penganiayaan, penahanan, dan bahkan pembunuhan terhadap warga Tibet selama beberapa dekade.
 
China sendiri berpendapat bahwa kebijakan mereka di Tibet bertujuan untuk menciptakan "keharmonisan beragama, keharmonisan sosial, dan keharmonisan etnis." Namun, kritik dan keprihatinan internasional terus bergulir atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan upaya asimilasi paksa di wilayah tersebut. Dengan pembatasan visa ini, AS menegaskan posisinya dalam menuntut perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Tibet. (mg-3/jae)