YLBH Fajar Trilaksana Siap Kawal dan Dampingi Korban SK Palsu ASN di Gresik

Gresik, (afederasi.com) – Skandal Surat Keputusan (SK) palsu pengangkatan ASN di lingkungan Pemkab Gresik terus memantik reaksi keras. Kasus yang menyeret puluhan korban ini dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pukulan serius terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik.

Sorotan tajam datang dari Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana. Ia menilai praktik pemalsuan dokumen negara tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat sekaligus mencoreng marwah aparatur sipil negara.

Fajar mendesak seluruh pihak terkait, mulai dari Bupati Gresik, BKPSDM, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum, untuk bergerak cepat dan tegas dalam mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya.

“Kami meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual, perantara, hingga pihak yang diuntungkan,” tegasnya.

Menurut Fajar, penanganan kasus tidak boleh setengah hati. Selain proses pidana, sanksi administratif juga harus dijatuhkan, terutama bagi oknum ASN aktif yang terbukti terlibat.

Fajar menekankan bahwa pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana terkait pemalsuan surat, termasuk pihak yang turut membantu kejahatan tersebut.

Tak hanya itu, YLBH Fajar Trilaksana juga membuka diri untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada para korban. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal proses keadilan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kami siap mendampingi korban, sekaligus mendorong edukasi publik agar masyarakat memahami mekanisme rekrutmen ASN yang benar tanpa melalui calo,” ujarnya.

Di tengah mencuatnya kasus ini, Fajar juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran masuk ASN melalui jalur tidak resmi. Ia menilai praktik percaloan masih menjadi celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Meski demikian, Fajar menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh digeneralisasi hingga merusak citra seluruh ASN di Pemkab Gresik. Menurutnya, mayoritas aparatur tetap bekerja secara profesional dan berintegritas.

“Kami percaya sebagian besar ASN adalah orang baik. Jangan sampai kasus ini justru menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tandasnya.

Fajar pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, agar tidak memperkeruh situasi maupun memperlemah legitimasi pemerintah di mata publik.(frd)